Khotbah Salat Id, Direktur Amnesty Singgung Tes Wawasan Kebangsaan

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyinggung soal tes wawasan kebangsaan dalam khotbah Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah.

Ia mengatakan perayaan Idul Fitri yang memasuki tahun kedua di saat pandemi covid-19 ini diwarnai dengan berbagai krisis seperti kesehatan dan perekonomian.

"Hingga krisis di KPK di Indonesia dan krisis HAM di Palestina. Semua sangat mengoyak jiwa-jiwa yang hendak kembali pada kesucian diri," imbuh Usman yang mengisi khotbah secara virtual, Kamis (13/5).

Baca juga: Wapres Salat Id dengan Protokol Kesehatan Ketat

Menurutnya, saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, umat muslim bukan hanya berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, namun juga hawa nafsu, termasuk nafsu menguasai, membanggakan diri, dan merendahkan atau menyingkirkan orang lain.

Kendati demikian, Usman mengingatkan hawa nafsu kadang kali tidak datang dari hal-hal yang bersifat negatif, melainkan juga hal yang dirasa positif.

"Salah satunya adalah wawasan kebangsaan, cinta tanah air, atau nasionalisme yang digunakan untuk mencela yang lain, menguasai, dan menyingkirkan yang lain," ujanya.

Dalam khotbahnya, Usman juga memaparkan makna keadilan yang diajarkan Allah SWT. Ayat-ayat dalam Al Quran mewajibkan seluruh umat muslim untuk berbuat adil dalam segala hal, termasuk keadilan dalam wawasan kebangsaan.

Oleh sebab itu, ia mengatakan pemberantasan rasuah yang dilakukan seseorang tidak boleh dicurigai dengan isu terkait keyakinan orang tersebut.

"Ditagih karena janji memperkuat lembaga antirasuah sepuluh kali, jawabnya adalah pelabelan talibanisasi, pelemahan institusi, dan penyingkiran orang-orang yang berdedikasi. Padahal lembaga dan orang-orang ini berjibaku melawan penyimpangan kekuasaan dan keserakahan orang-orang yang gemar menumpuk harta dan kehormatan di atas kerusakan lingkungan dan penderitaan," terang Usman.

Khotbah Usman disampaikan setelah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membebastugaskan 75 pegawainya. Ini dilakukan setelah puluhan pegawai tersebut dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan terkait peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu dari pegawai yang diminta menyerahkan tugas kepada atasannya langsung adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. (OL-1)