Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
RENCANA pemerintah menghentikan kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) mendapat kritik dari beberapa kalangan. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak mencabut BST karena perekonomian masyarakat yang belum pulih sepenunya akibat pandemi covid-19.
"BST menjadi daya tahan bagi kerterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi, baik mereka yang menganggur, pegiat UMKM dan lapisan masyarakat bawah lainnya, seperti buruh, pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honor," kata Muzani di Jakarta, Sabtu (24/4).
Oleh karena itu, Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini mendorong program BST untuk tetap dilanjutkan. Ia pun menyarankan agar nominal BST dapat lebih ditingkatkan guna menstimulus daya beli masyarakat
"Jadi sebaiknya bantuan ini dipertahankan, bukan malah dihentikan. Dan baiknya pemerintah berpikir untuk meningkatkan nominal BST yang diberikan, karena program ini terbukti dapat meningkatkan dan menguatkan pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.
Menurut Muzani, BST merupakan satu-satu kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan ini, kata Muzani, dapat menunjang serta meningkatkan daya konsumsi masyarakat di saat pandemi ini. Sehingga, misi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat terwujud dengan cepat.
"Program ini bisa menjadi daya tahan bagi perekonomian nasional di banyak daerah di Indonesia. Karena sektor ekonomi banyak bergerak akibat adanya BST yang diberikan kepada masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Bupati Lumajang Minta Pemerintah Pusat Perpanjang BST
Menurut Muzani, wacana pemerintah menghentikan BST itu bukan waktu yang tepat. Karena dampak ekonomi akibat pandemi tentu akan terasa lebih lama daripada pandemi itu sendiri.
"Jika BST akan dihentikan saat pandemi selesai, itu juga pelru pertimbangan karena dampak ekonomi akan lebih panjang daripada pandemi itu sendiri," tutur Sekjen Partai Gerindra itu.
Sebagai parpol pendukung pemerintah, Muzani mengungkapkan Fraksi Gerindra pun siap mendukung dan menyukseskan kebijakan BST ini.
"Sebab dibandingkan PEN lainnya, ini adalah pemilihan ekonomi yang paling nyata dan sangat dirasakan masyarakat. Fraksi Gerindra siap membantu pemerintah untuk mendukung serta menguatkan kebijakan ini," tukas Muzani.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Maharani mengungkapkan akan mencabut program BST yang selama ini telah berjalan. Nominal yang diberikan dari program BST ini sebesar Rp200.000. Wacana penghentian BST ini akan dilakukan pada akhir April 2021 akibat minim anggaran.(OL-5)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved