Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan beberapa daerah tidak perlu buru-buru melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Pasalnya, terjadi kecenderungan peningkatan kasus covid-19 di berbagai negara, seperti India. Budi menyoroti lonjakan kasus covid-19 di India disebabkan dua hal utama. Rinciannya, mutasi baru dan pelonggaran yang dilakukan terlalu cepat.
"Protokol kesehatan yang dilonggarkan cepat, festival keagamaan diizinkan dan kasus baru naik tinggi. Hal ini pelajaran bagi kita semua untuk mengamati laju penularan," ungkap Budi dalam media gathering secara virtual, Jumat (23/4).
Baca juga: Efektif Tekan Kasus Covid-19, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro
India dan Indonesia dikatakannya memiliki pengalaman yang sama ketika kasus covid-19 turun cukup drastis. Namun, bedanya India mengalami lonjakan kasus yang tinggi, sedangkan Indonesia cenderung melandai.
"Belajar dari India, kita harus hati-hati melihat tren ini seperti apa. Sejak libur Paskah hingga minggu ini, terjadi kenaikan (kasus) sedikit. Ini tugas kita bersama agar tidak mengulangi kejadian di India. Lebih baik waspada sejak awal," jelas Budi.
"Rumusnya sama PPKM mikro yang terbukti bagus. Tidak usah terburu-buru melonggarkann PPKM mikro," imbuhnya.
Baca juga: Menag: Mudik Hukumnya Sunah, Dahulukan Keselamatan
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dari 25 provinsi yang menjalanlan PPKM Mikro, terjadi peningkatan kasus covid-19 di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Riau dan NTT. Kemudian, NTB, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.
Namun, secara keseluruhan, lonjalan kasus aktif covid-19 dan tingkat kesembuhan di Indonesia, masih mencapai angka yang lebih baik dibandingkan angka global.
"Secara keseluruhan, kasus aktif di Indonesia masih menurun dibandingkan global. Kesembuhan global 85% dan Indonesia 91%. Kasus aktifnya kita 6,22%, sementara global 12,75%," pungkas Airlangga.(OL-11)
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
PEMERINTAH kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.
Program ini merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PEMPROV DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 (tujuh) hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dilakuikan setelah temuan pasien omikron pertama di Kabupaten Malang.
Jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved