Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan beberapa daerah tidak perlu buru-buru melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Pasalnya, terjadi kecenderungan peningkatan kasus covid-19 di berbagai negara, seperti India. Budi menyoroti lonjakan kasus covid-19 di India disebabkan dua hal utama. Rinciannya, mutasi baru dan pelonggaran yang dilakukan terlalu cepat.
"Protokol kesehatan yang dilonggarkan cepat, festival keagamaan diizinkan dan kasus baru naik tinggi. Hal ini pelajaran bagi kita semua untuk mengamati laju penularan," ungkap Budi dalam media gathering secara virtual, Jumat (23/4).
Baca juga: Efektif Tekan Kasus Covid-19, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro
India dan Indonesia dikatakannya memiliki pengalaman yang sama ketika kasus covid-19 turun cukup drastis. Namun, bedanya India mengalami lonjakan kasus yang tinggi, sedangkan Indonesia cenderung melandai.
"Belajar dari India, kita harus hati-hati melihat tren ini seperti apa. Sejak libur Paskah hingga minggu ini, terjadi kenaikan (kasus) sedikit. Ini tugas kita bersama agar tidak mengulangi kejadian di India. Lebih baik waspada sejak awal," jelas Budi.
"Rumusnya sama PPKM mikro yang terbukti bagus. Tidak usah terburu-buru melonggarkann PPKM mikro," imbuhnya.
Baca juga: Menag: Mudik Hukumnya Sunah, Dahulukan Keselamatan
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dari 25 provinsi yang menjalanlan PPKM Mikro, terjadi peningkatan kasus covid-19 di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Riau dan NTT. Kemudian, NTB, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.
Namun, secara keseluruhan, lonjalan kasus aktif covid-19 dan tingkat kesembuhan di Indonesia, masih mencapai angka yang lebih baik dibandingkan angka global.
"Secara keseluruhan, kasus aktif di Indonesia masih menurun dibandingkan global. Kesembuhan global 85% dan Indonesia 91%. Kasus aktifnya kita 6,22%, sementara global 12,75%," pungkas Airlangga.(OL-11)
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
PEMERINTAH kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.
Program ini merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PEMPROV DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 (tujuh) hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dilakuikan setelah temuan pasien omikron pertama di Kabupaten Malang.
Jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved