Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengistruksikan kepada para bupati untuk betul-betul mengawal pelaksanaan vaksinasi covid-19 di daerah masing-masing. Tiap-tiap pemimpin daerah harus mengetahui secara detail jumlah penduduk yang diprioritaskan untuk menerima suntikan vaksin.
"Yang mau kita vaksin itu ada 181,5 juta orang. Banyak sekali. Tapi kita harus tahu siapa yang didahulukan. Kalau saya datang, saya tanya, harus tahu. Jangan pakai kurang lebih. Itu berarti tidak mengerti," ujar Jokowi Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiaso Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3).
Oleh karena itu, ia mengatakan para bupati harus memiliki strategi jitu dalam mengawal program vaksinasi. Contohnya, dahulukan masyarakat yang berada atau berkecimpung di kawasan-kawasan dengan mobilitas tinggi.
"Dahulukan penyuntikan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi misalnya pasar, terminal. Itu dahulukan," jelas mantan wali kota Solo itu. (OL-14)
Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang kompleks akibat imunitas parsial, pembawa asimtomatik, dan resistensi insektisida.
Penerapan higiene dan sanitasi yang ketat dinilai menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan penyakit yang kerap muncul akibat meningkatnya populasi kuman di musim hujan.
Program vaksinasi PMK juga dilakukan secara serentak dalam dua periode secara nasional.
Influenza atau yang lebih akrab dikenal sebagai flu sering kali dianggap remeh sebagai gangguan pernapasan biasa.
Daya tular campak cukup tinggi, mirip dengan covid-19. Seseorang yang terinfeksi dapat menularkan virus selama 4 hari sebelum dan sesudah gejala muncul.
Jemaah haji perlu memahami manfaat kesehatan jangka panjang dari vaksinasi, bukan sekadar memenuhinya sebagai syarat administrasi.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved