Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengistruksikan kepada para bupati untuk betul-betul mengawal pelaksanaan vaksinasi covid-19 di daerah masing-masing. Tiap-tiap pemimpin daerah harus mengetahui secara detail jumlah penduduk yang diprioritaskan untuk menerima suntikan vaksin.
"Yang mau kita vaksin itu ada 181,5 juta orang. Banyak sekali. Tapi kita harus tahu siapa yang didahulukan. Kalau saya datang, saya tanya, harus tahu. Jangan pakai kurang lebih. Itu berarti tidak mengerti," ujar Jokowi Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiaso Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3).
Oleh karena itu, ia mengatakan para bupati harus memiliki strategi jitu dalam mengawal program vaksinasi. Contohnya, dahulukan masyarakat yang berada atau berkecimpung di kawasan-kawasan dengan mobilitas tinggi.
"Dahulukan penyuntikan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi misalnya pasar, terminal. Itu dahulukan," jelas mantan wali kota Solo itu. (OL-14)
Narasi-narasi menyesatkan di media sosial menjadi salah satu pemicu utama keengganan orangtua untuk memberikan vaksinasi kepada anak mereka.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Tingginya mobilitas masyarakat, terutama pada momen libur lebaran, menjadi salah satu faktor risiko yang patut diwaspadai orangtua mengenai risiko campak pada anak.
Waktu ideal untuk pemberian vaksinasi adalah minimal 14 hari atau dua pekan sebelum keberangkatan guna memastikan perlindungan optimal selama liburan.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus campak (measles) pada awal tahun 2026.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved