Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
WAKIL Ketua Komite III DPD RI, Senator Aceh HM Fadhil Rahmi meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama untuk berkoordinasi terkait pemberian vaksin covid-19 untuk para jamaah calon haji yang akan berangkat pada 2021 ini.
"Pemerintah, melalui kementerian terkait, harus segera memvaksin para calon jamaah haji yang akan berangkat pada 2021 ini. Ini sebagai persiapan pemerintah dalam menyambut musim haji tahun ini," kata Fadhil kepada Media Indonesia, Kamis (25/3)
Meskipun, lanjut Fadhil, status pelaksanaan ibadah haji untuk 2021 masih menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi.
Baca juga: Sentra Vaksinasi Soekarno-Hatta akan Dibuka untuk Lansia
"Ada beberapa pertimbangan mengapa vaksin untuk calon jamaah haji harus disegerakan. Pertama, total jamaah yang ratusan ribu dan mayoritas adalah lansia yang tentu memerlukan pengecekan kesehatan pravaksinasi dan butuh waktu pascavaksin untuk vaksin kedua. Selanjutnya, surat keterangan sudah divaksin bisa jadi syarat masuk ke Saudi Arabia. Nah, saat syarat ini diminta, para jamaah haji asal Indonesia sudah memilikinya," sebut Fadhil.
Mengingat waktu yang kian mendesak ini, Fadhil berharap vaksin harus disegerakan. Apalagi jumlah calon jamaah haji juga tidak sedikit.
Selama ini, vaksinasi diperuntukan bagi tenaga kesehatan, para pelayan publik, serta tokoh agama/tokoh masyarakat. Namun untuk jamaah calon haji masih terabaikan.
Pimpinan komite yang membidangi agama dan kesehatan itu menambahkan pemerintah tidak boleh abai dengan jamaah calon haji asal Indonesia.
"Jangan sampai nanti baru terkejut jelang hari H. Lebih baik bersiap sedini mungkin dari pada para jamaah batal berangkat karena tidak cukup waktu untuk divaksin," ujarnya.
"Bagus beberapa daerah sudah menginisiasi vaksinasi kepada jamaah haji, seperti Nagan Raya di Aceh. Tapi kita ingin ini menjadi kebijakan prioritas nasional sebagai antisipasi dan persiapan apabila haji 2021 jadi," tegas mantan ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Aceh tersebut. (OL-1)
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved