Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
YAYASAN Penabulu dengan dukungan Uni Eropa meluncurkan proyek "Strengthening Indonesian CSOs Capacity and Resilience in Response to COVID-19 Pandemic (CO-EVOLVE). Proyek ini akan memberikan dukungan kepada 200 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal di 34 provinsi di Indonesia dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi 500 organisasi masyarakat sipil lainnya di seluruh Indonesia melalui rangkaian pelatihan daring (online), webinar, forum komunikasi OMS, forum aliansi tematik dan platform crowdsourcing (penggalangan sumberdaya publik).
Proyek CO-EVOLVE akan mempromosikan kerja-kerja OMS lokal dalam membangun ketahanan organisasi terhadap dampak pandemi Covid-19 dan krisis lainnya, serta mendorong aksi kolektif OMS untuk pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, CO-EVOLVE akan memperkuat lingkungan pendukung dan kapasitas OMS dalam memobilisasi sumber daya domestik untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 , serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Peluncuran proyek CO-EVOLVE hari ini, Kamis (25/3) juga memperkenalkan platform crowdsourcing Lokadaya. Hadir dalam acara tersebut Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Vincent Piket, serta perwakilan pemerintah, Prof Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D - Penasihat Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Wariki Sutikno - Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS, dan Jaleswari Pramodhawardhani, - Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Kepresidenan.
"Ide dasar dari program ini adalah mengajak OMS tumbuh bersama serta memperjuangkan posisi dan peran OMS di Indonesia di masa pandemi. Program ini juga mengajak organisasi masyarakat sipil saling terhubung dan menjadi salah satu aktor pendorong untuk mencari solusi dari permasalahan masyarakat di wilayahnya masing-masing," kata Eko Komara, Direktur Yayasan Penabulu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3).
Dalam sambutannya, Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket mengatakan Uni Eropa bangga mendukung proyek ini.
"Pandemi membawa dampak yang sangat berat bagi masyarakat, oleh karena itu kami perlu membangun kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendukung penerima manfaat, melindungi komunitas yang rentan, dan mengadvokasi kebijakan untuk mengurangi dampak Covid-19. Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan manfaat langsung bagi 200 OMS Indonesia di 34 provinsi di Indonesia, melayani banyak warga dan komunitas," ujar Piket.
Peluncuran proyek CO-EVOLVE dilanjutkan dengan diskusi platform Lokadaya bertema Crowdfunding dan Keadilan Sosial, Sumber Daya Lokal sebagai Strategi Keberlanjutan Layanan OMS. Diskusi ini memfasilitasi pertukaran informasi dan pembelajaran terkait upaya penggalangan sumber daya lokal, terutama melalui platform digital. Tujuannya untuk menjajaki potensi kolaborasi antara masyarakat sipil, termasuk media massa/ pers serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung upaya keberlanjutan layanan OMS.
Pemrakarsa diskusi ini adalah Anton Septian - Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Soraya Oktaviani - Koordinator Pengembangan Sumber Daya, Yayasan Kemanusiaan Indonesia, dan Muhammad Alfatih Timur - Co-Funder & CEO Kitabisa.com.
baca juga: Butuh Kerja Bersama Mencapai Ketahanan Kesehatan Indonesia
Turut hadir dalam acara ini adalah 57 mitra OMS dari seluruh Indonesia yang telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari jejaring Lokadaya nasional di tingkat provinsi, perwakilan pemerintah, organisasi filantropi, sektor swasta, donor, serta media.
CO-EVOVE menekankan lokalitas layanan dan keterhubungan akan memfasilitasi kolaborasi strategis antara OMS, Pemerintah Pusat dan Daerah, organisasi filantropi, penyedia layanan sosial digital dan swasta. CO-EVOLVE telah menyusun 4 konsep pengembangan proyek, yaitu: (1) CSOs Community of Practice (CoP); (2) Budaya Hijau (Green Culture); (3) Lokadaya; (4) Bak Pasir Laboratorium (Sandbox Labs) sebagai ruang inkubasi dan inovasi. (OL-3)
KOMISI Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi ilegal wilayah Krimea dan kota Sevastopol hingga 23 Juni 2026.
Kementerian Investasi dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia resmi menandatangani pernyataan kerja sama dalam rangka pembentukan European Union (EU) Desk.
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
Inisiatif ini hadir untuk mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) yang dipimpin dan berfokus kepada pemuda dalam membangun perdamaian di Lampung berbasis budaya.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Minggu (25/5), mengungkapkan bahwa dirinya menyetujui untuk menunda rencana penerapan tarif impor 50% untuk Uni Eropa (UE).
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved