Penting, Peran Perguruan Tinggi Mengawal Good Public Governance

PERGURUAN tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan model pemerintahan atau governance, akuntabilitas dan transparansi pemerintah, melalui kajian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengawalan penerapannya pada berbagai sektor.

Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat menyampaikan hal itu pada webinar The 16th Knowledge Sharing Forum (KSF) Universitas Terbuka bertajuk “Tata Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Publik di Pemerintahan Daerah, Kamis (18/3).

“Kampus UT, berperan penting khususnya dalam akaselerasi penyediaan kapasitas SDM, kajian dan desiminasi pengetahuan serta pengawalan praktik Good Public Governance atau GPG melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh,” katanya

Menurut Ojat, terwujudnya GPG melibatkan seluruh pihak pelaku utama governance, yaitu negara, bisnis dan masyarakat. Semua pihak harus memiliki pengetahuan, kesadaran dan kemauan bersama untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi agar negara mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Dikatakan tatakelola dan akuntabilitas sektor publik-mencari bentuk pertanggungjawaban publik di Pemerintahan Daerah.  Akuntabilitas dan transparansi adalah esensi dari praktik tata kelola organisasi public yang baik atau Good Public Governance.

Dalam kesempatan sama, Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengutarakan Dalam tata kelola keuangan negara yang harus dibangun dapat memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas publik yang kuat.Dia mencontohkan pada desentaralisasi fiskal negara memberi keleluasaan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Bakrullah juga menghimbau daerah mampu melakukan inovasi dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan asas GPG.

Menjawab pertanyaan dari kalangan mahasiswa tentang peran mahasiswa dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan k euangan negara, Bahrullah menyatakan mahasiswa berperan penting dalam memahami jalannnya roda pemerintahan. “Jadi bukan hanya BPK para stake holder yang lain termasuk mahasiswa juga LSM penting mengetahui .dan ikut serta dalam partisipasi publik serta berkontribusi membangun GPG” ujar Bakrullah.

Dekan Fakultas Ekonomi UT Prof Ali Muktiyanto menambahkan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini adalah korupsi.

Berdasarkan sejumlah survei, beberapa kasus korupsi terjadi pada tingkat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi, katanya, harus mendapat perhatian dan dukungan serta partisipasi masyarakat. Dia menyatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"SDM yang dimiliki perguruan tinggi dapat berperan optimal dalam pemberantasan korupsi," cetusnya.

Di mana posisi mahasiswa dalam hal ini? Ali menyatakan mahasiswa merupakan agen perubahan di masyarakat. Menuju agen perubahan yang efektif mahasiswa haruslah membumi dengan memahami problematika di daerahnya.

"Di antaranya melakukan perubahan dengan mengkonstruksi pikiran positif dalam rangka good gover nance serta me lakukan partisipasi publik sebagai bagian pilar kampus merdeka," pungkasnya. (H-2)