INDONESIA merupakan salah satu dari 35 negara di dunia yang masuk kategori paling rawan bencana. Sepanjang 2020, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mencatat ada 3.253 bencana terjadi di Tanah Air. Jika dihitung rata-rata, dalam satu hari, Indonesia dilanda sembilan bencana.
Presiden Joko Widodo pun menanggapi persoalan tersebut dengan sangat serius. "Ini bukan angka yang kecil. Ini cobaan, ujian, dan tantangan yang harus kita hadapi. Kita menduduki rangking tertinggi negara paling rawan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar, risiko jumlah korban yang jatuh apabila ada bencana juga sangat besar," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).
Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menyempurnakan upaya-upaya penanganan bencana, baik yang berkaitan dengan hidrometeorologi, geologi, atau bahkan nonalam.
Menurutnya, langkah paling utama yang harus diperbaiki yaitu pencegahan dan mitigasi bencana. Pencegahan jangan sampai terlambat. "Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik, detail. Jangan sampai ketika ada bencana datang, baru kita pontang-panting, ribut, saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," tegasnya.
Pemerintah sedianya sudah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020. Namun, Jokowi mengisyaratkan bahwa grand design tersebut hanya sekadar formalitas hitam di atas putih.
"Padahlal, poin pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki grand design tapi grand design itu yang harus diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan, perencanaan-perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. Belum lagi harus dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan. Jadi bukan di atas kertas saja," sambung mantan Wali Kota Solo itu.
Ia pun meminta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak hanya sibuk membuat aturan. Jauh lebih penting dari itu yaitu pelaksanaan berjalan di lapangan.
"Karana itu yang dilihat oleh masyarakat yang utama ialah aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan. Misalnya, yang berkaitan dengan gempa, bagaimana standar bangunannya. Hal seperti ini harus dikawal. Harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai standar," tandasnya. (OL-14)
