PKS Minta Indonesia Tak Latah Ikutan Buat Paspor Vaksin Covid-19

ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati berpendapat, pemerintah tak perlu membuat paspor vaksin covid-19. Menurutnya, ide tersebut masih jauh dari keperluan mendasar yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Diketahui, paspor vaksin diusulkan beberapa negara-negara di eropa, seperti Yunani, Italia, Spanyol dan negara lainnya.

"Saya berpesan, janganlah kita disibukan dengan hal-hal lain dan melupakan serta menunda hal-hal yang mendasar," kata Mufida, sapaan akrabnya dalam keterangannya, Selasa (2/3).

“Persoalan di Indonesia yang sangat mendasar, yaitu penerapan 3T, 5M dan vaksinasi. Jangan sampai keinginan dan cita-cita yang terlalu jauh ini malah menghambat pelaksanaan tadi," tambahnya.

Baca juga: Satu Tahun Wabah Korona Merebak di Indonesia

Mufida menekankan masih banyak pekerjaan rumah (PR) mendasar soal penanganan Covid yang dianggap masih belum tuntas. Oleh sebabnya, dia beranggapan gagasan paspor vaksin ini jangan buru-buru diterapkan di Indonesia

“Jangan sampai Indonesia mengalami gelombang kedua (covid-19), karena kebijakan yang belum tuntas, terganggu dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan penjaminan kesehatan diatas ekonomi,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menuturkan, pihaknya akan mengkaji pemberian sertifikat sebagai insentif bagi penerima vaksin Covid-19. Dia menyebut, sertifikat elektronik bakal bisa digunakan sebagai syarat perjalanan atau dipakai di industri lainnya.

"Ide ini saya rasa akan dipakai, misalnya yang sudah vaksin kami akan kasih sertifikat. Nanti kita bisa cari aplikasinya bikinan anak-anak muda Indonesia," katanya pada (14/1) lalu.

Dilansir Express UK pada (25/2), ada 17 negara yang membahas kebijakan paspor vaksin sebagai persyaratan bagi para pelancong. Negara tersebut ialah Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, dan Swedia.

Lalu negara Seychelles, Georgia, dan Rumania. Bahrain sendiri dikabarkan telah memperkenalkan fitur di aplikasi BeAware, yang memungkinkan warga untuk membuktikan status vaksin mereka. (OL-4)