Vaksin Gotong Royong Tak akan Bentrok dengan Vaksinasi Pemerintah

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi SAdikin telah resmi membuka program vaksinasi Covid-19 gotong royong dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehaatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi covid-19 sehingga kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Juru Bicara Kemenkes untuk Vaksinasi dr Siti Nadia Tarmizi M. Epid menegaskan vaksinasi covid-19 ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi covid yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini nantinya kan diberikan peda karyawan/karyawati, buruh maupuj keluarga yang mana pendanaannya ini ditanggung atau dibebenakan pada perusahaan yang akan melaksanakan vaksin gotong royong.

"Seluruh vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak prlu ada pembayaran dan diberikan secra gratis. Perusahaan yang melakuakan," kata Siti dalam preskon secara virtual, Jumat (26/2).

Baca juga: Wapres: Vaksinasi Lamban, Belum Sampai 10% dari Target Harian

Ia juga menyampaikan, jenis vaksin covid-19 gotong royong ini berbeda dengan jenis vaksin covid-19 yang digunakan dalam vaksinsai program pemerintah.

"Jenis vaksingotong royong tidak akan menggunakan aksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax maupun Pfizer. Sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak ada kebocoran vaksin gotong royong," ucapnya.

Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara Bio Farma untuk Vaksinasi, Bambang Heryanto yang mengatakan saat ini pihaknya sedang penjajakan dan pembicaraan vaksin dengan mulai bekerja sama dengan Sinopharm,l perusahaan dari Beijing China dengan platform berjenis inactivated vaccine sama seperti Siniovac.

"Pengadaan dari Sinopharm ini rencananya akan dilakukan oleh perusahaan holding farmasi yaitu PT. Kinia Farma Tbk," ucap Bambang.

Tak hanya Sinofarm, pihaknya pun sedang menjajaki jenisa lain yakni Moderna berplatform mRNA dari Amerika Serikat dengan platform Mrna .

Ia juga menyebut, tahapan pelaksanaan vaksinasi juga sama dengan program pemerintah. Artinya, perlu persetujuan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum vaksin Corona digunakan.

Sementara itu, Arya Sinulingga Koordinator PMO KPCPEN dan Juru Bicara Kementerian BUMN mengungkapkan tujuan dari vaksinasi Gotong Royong ini adalah untuk mempercepat pemutusan rantai covid yang mana perlu membangun kekebalan kelompok sekitar 70% dari jumlah penduduk.

"Yang perlu digaris bawahi adalah adanya upaya berbagai pihak bahu membahu menorong adanya kekebalan imun kelompok. Hal itu telah diakomodir dengan aturan-aturan didalamnya yang memastikan tidak akan bentrok dengan vakin pemerintah. justu ini upaya partalel yang saling melengkapi dan menguatkan, ini tambahan baru dari kawan pengusaha," kata Arya.(OL-4)