Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Prof Chay Asdak menyatakan, penyebab banjir di Jawa Barat bukan hanya karena cuaca ekstrem semata. Tapi juga karena adanya degradasi luasan hutan, terutama di aliran Sungai Ciliwung.
"Selain karena faktor cuaca dan iklim, degradasi hutan turut menjadi penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi di Jabar," sebut pakar hidrologi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Prof Chay Asdak dalam diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu: Waspada Bencana Hidrometeorologi di Jawa Barat” secara virtual, Sabtu (20/2), seperti dilansir dari laman Unpad.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya sudah menginformasikan bahwa curah hujan di wilayah Jawa Barat di awal 2021 terbilang ekstrem, mencapai lebih dari 100 – 150 milimeter/hari. Jika dianalisis lebih lanjut, terang Prof Chay, banjir yang terjadi di wilayah pantai utara Jabar dipicu oleh dua faktor, yaitu tingginya hujan yang terjadi di wilayah tengah dan pesisir utara, serta fenomena air laut yang pasang.
Melihat kontur kawasan utara yang lebih rendah, imbuhnya, hujan di kawasan tengah yang notabene wilayah dataran tinggi akan menyebabkan air melimpah lebih banyak ke kawasan utara. Di saat bersamaan, kawasan utara juga ditekan fenomena air balik (back water) akibat pasang laut menyebabkan air menggenangi sejumlah wilayah di kawasan pesisir utara.
“Kalau kita lihat banjirnya kan diam saja, tidak mengalir seperti di kawasan tengah,” kata Prof Chay.
Penyimpangan tata ruang
Sementara dari sisi tata ruang, degradasi lahan dan hutan masif terjadi. Sejak 2005, penyimpangan tata ruang lahan terus meningkat. Salah satunya adalah di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Masifnya peningkatan lahan kritis di kawasan tersebut turut berdampak pada terjadinya banjir di wilayah Jakarta.
Prof Chay menjelaskan, alih fungsi hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya maupun komersial di Jawa Barat secara perlahan akan meningkatkan jumlah air yang tidak terserap ke dalam tanah. Akibatnya, banjir akan terus terjadi sepanjang musim.
Selain itu, tidak ada aturan yang tegas dalam melarang masyarakat untuk membuka hutan demi kepentingan budidaya. “Ini yang menjadi tantangan besar, kita masih kesulitan dalam menindak penyimpangan lanskap oleh petani dibandingkan oleh industri,” ujarnya. (H-2)
Berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di tanah air.
Tanah longsor menghantam area perkemahan di Gunung Maunganui, Selandia Baru. Sejumlah orang hilang, tim SAR berjuang di tengah cuaca ekstrem.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Desa Sangiang 1 KK terdampak serta 1 unit rumah rusak berat dengan total kerugian diperkirakan Rp20 juta.
BENCANA banjir dan 18 titik longsor melanda Kabupaten Jepara, sebanyak 1.445 keluarga ( 3.522 jiwa) warga Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara terisolasi akibat terputusnya akses jalan.
HUJAN deras mengguyur Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (11/1). Curah hujan tinggi membuat empat desa tergenang.
DI tengah harga daging sapi yang naik di sejumlah pasar tradisional, Perumda Dharma Jaya menegaskan akan menjaga keterjangkauan daging sapi bagi masyarakat Jakarta.
Pelajari cara efektif menghindari titik banjir di Jakarta. Dari daftar ruas jalan rawan hingga aplikasi pantau real-time untuk perjalanan aman.
OMC menjadi salah satu langkah mitigasi nonstruktural Pemprov DKI untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan, terutama di wilayah padat dan rawan.
Ia menyatakan, keberadaan Persija dengan basis suporter besar menjadikan klub tersebut sebagai aset strategis bagi kerja sama komersial.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved