Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Prof Chay Asdak menyatakan, penyebab banjir di Jawa Barat bukan hanya karena cuaca ekstrem semata. Tapi juga karena adanya degradasi luasan hutan, terutama di aliran Sungai Ciliwung.
"Selain karena faktor cuaca dan iklim, degradasi hutan turut menjadi penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi di Jabar," sebut pakar hidrologi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Prof Chay Asdak dalam diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu: Waspada Bencana Hidrometeorologi di Jawa Barat” secara virtual, Sabtu (20/2), seperti dilansir dari laman Unpad.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya sudah menginformasikan bahwa curah hujan di wilayah Jawa Barat di awal 2021 terbilang ekstrem, mencapai lebih dari 100 – 150 milimeter/hari. Jika dianalisis lebih lanjut, terang Prof Chay, banjir yang terjadi di wilayah pantai utara Jabar dipicu oleh dua faktor, yaitu tingginya hujan yang terjadi di wilayah tengah dan pesisir utara, serta fenomena air laut yang pasang.
Melihat kontur kawasan utara yang lebih rendah, imbuhnya, hujan di kawasan tengah yang notabene wilayah dataran tinggi akan menyebabkan air melimpah lebih banyak ke kawasan utara. Di saat bersamaan, kawasan utara juga ditekan fenomena air balik (back water) akibat pasang laut menyebabkan air menggenangi sejumlah wilayah di kawasan pesisir utara.
“Kalau kita lihat banjirnya kan diam saja, tidak mengalir seperti di kawasan tengah,” kata Prof Chay.
Penyimpangan tata ruang
Sementara dari sisi tata ruang, degradasi lahan dan hutan masif terjadi. Sejak 2005, penyimpangan tata ruang lahan terus meningkat. Salah satunya adalah di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Masifnya peningkatan lahan kritis di kawasan tersebut turut berdampak pada terjadinya banjir di wilayah Jakarta.
Prof Chay menjelaskan, alih fungsi hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya maupun komersial di Jawa Barat secara perlahan akan meningkatkan jumlah air yang tidak terserap ke dalam tanah. Akibatnya, banjir akan terus terjadi sepanjang musim.
Selain itu, tidak ada aturan yang tegas dalam melarang masyarakat untuk membuka hutan demi kepentingan budidaya. “Ini yang menjadi tantangan besar, kita masih kesulitan dalam menindak penyimpangan lanskap oleh petani dibandingkan oleh industri,” ujarnya. (H-2)
DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.
BADAN Geologi mengungkapkan bahwa bencana tanah longsor Bandung Barat tepatnya di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten bukan semata-mata akibat alih fungsi lahan.
Adapun operasi SAR yang menjadi perhatian masyarakat antara lain kecelakaan pesawat pada 3 Agustus 2025 terhadap pesawat latih PK-S126 yang jatuh di Desa Benteng, Ciampea.
Mobil penjernih air difungsikan mengolah air kotor menjadi air bersih layak konsumsi bagi masyarakat yang mengalami krisis air bersih.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Kondisi cuaca signifikan ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan pengaruh tidak langsung dari Siklon Tropis Luana yang terpantau bergerak di selatan perairan Indonesia.
Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 menyebut kebijakan KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta normalisasi kali cakung lama untuk penanganan banjir
Prakiraan cuaca Jakarta dan sekitarnya malam ini, Kamis 29 Januari 2026. Waspada hujan lebat disertai petir di Jakarta Selatan dan wilayah penyangga.
Menurut Heru, hingga saat ini Dinas Bina Marga telah menindaklanjuti sekitar 6.000 titik jalan berlubang selama musim penghujan. J
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Menurut Josephine, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya mampu mendorong kinerja Dinas LH menjadi jauh lebih optimal, khususnya dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved