Vaksinasi Lancar, Imunitas Tercapai dan Ekonomi Bangkit

Presiden RI Joko Widodo sudah menginstruksikan beberapa hal terkait vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Yaitu: (1) Vaksin Covid-19 untuk masyarakat gratis; (2) Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021; (3) Menteri Keuangan harus memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis; (4) Masyarakat harus terus disiplin menjalankan Protokol Kesehatan 3M.

Instruksi tersebut mendorong munculnya beberapa kebijakan dalam pemberian vaksin:

• Semua orang berhak untuk mendapatkan vaksin.
• Anggaran pemerintah mencukupi untuk memberikan vaksinasi kepada 181,5 juta jiwa.
• Proses negosiasi dan kerjasama dengan berbagai produsen vaksin memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin sebanyak 426 juta dosis secara bertahap.
• Peningkatan akses masyarakat terhadap vaksin program diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, mendorong percepatan tercapainya herd immunity, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi harus mempertimbangkan teknis operasional di dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan vaksinasi harus mempertimbangkan kewajiban untuk pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin Covid-19. Masyarakat juga harus diberikan jaminan perlindungan kesehatan terhadap kasus kejadian ikutan paska vaksinasi Covid-19.

Untuk memperkuat pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Ta-hun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Indonesia, melalui PT Bio Farma, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan salah satu produsen vaksin Sinovac. Disepakati dua hal dalam PKS tersebut yaitu komitmen penyediaan pasokan 125,5 juta vaksin jadi (3 juta dosis ready to use) untuk Indonesia, dari November 2020 hingga Maret 2021. Kemudian dilanjutkan dengan penyediaan pasokan vaksin curah (bulk) setelah Maret 2021 hingga akhir tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) untuk vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Biofarma dengan nomor EUA 2102 9075 43A1 pada 5 Februari 2021.

Berdasarkan instruksi Presiden Jokowi, maka Indonesia memberikan vaksinasi Covid-19 gratis kepada seluruh masyarakat. Target vaksinasi ditingkatkan dari 107 juta orang usia 18-59 tahun, menjadi 181 juta orang (termasuk orang tua/lansia), untuk mencapai target vaksinasi sebanyak 70% dari total jumlah penduduk.

Untuk vaksinasi 181,5 juta orang tersebut dibutuhkan 426,8 juta dosis vaksin (sudah termasuk 15% wast-age rate) . Tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan mendapatkan prioritas vaksinasi pertama.

Pada tahap pertama di Januari-Februari 2021, vaksinasi dilakukan untuk tenaga kesehatan seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 1,5 juta orang (catatan: angka 1,5 juta sesudah dikurangi eksklusi, yaitu pernah terkena Covid-19, sedang hamil dan/atau menyusui, dari total target tenaga kesehatan sejumlah 1,6 juta orang). Dilanjutkan pada Februari-Juni 2021 untuk para pelayan publik dan lansia, yang dimulai pada 17 Februari 2021.

Untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas (Lansia) mulai divaksinasi setelah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM. Vaksinasi juga dapat dilakukan terhadap komorbid yang terkendali, sepanjang sudah menda-patkan rekomendasi dari Ahli/ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization).

Selengkapnya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, faktor pendorong kebijakan vaksinasi, serta perluasan kriteria penerima vaksin Covid -19, dapat dilihat pada infografis di bawah ini. (OL-10)