DPR: Terobosan Perizinan Dilakukan di Era Jokowi, Bukan Mengobral

ERA pemerntahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik ada masa periode pertama (20014-2019) dan masa periode kedua (mulai Oktober 2019) terus melakukan berbagai terobosan-terobosan termasuk dalam hal perizinan. Izin-izin diperketat dan diawasi penggunaannya agar sesuai dengan peruntukan.

Dalam kaitan ini terobosan perizinan dilakukan demi mempermudah investasi dan juga memotong birokrasi yang berbelit seperti dalam UU Cipta Kerja yang belum lama disetujui dan diundangkan.

“Jadi saya menilai, tidak ada namanya obral izin di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pak Jokowi sejak awal konsisten bagaimana memajukan ekonomi dengan memangkas birokrasi berbelit, tetapi mengawasi secara ketat berbagai izin. Termasuk izin pada sektor kehutanan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, kepada media, Rabu (27/1).

Firman Subagyo lebih lanjut mengatakan, ketatnya perizinan bidang kehutanan di masa Presiden Jokowi  karena ada mekanisme pengawasan teknis dan administratif.

 Tugas  pengawasan itu kini dipegang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, yang sangat berat, mengingat banyak permasalahan kehutanan di masa lalu, seolah-olah hasil dari kerja  Pemerintahan Jokowi.

“Saya kebetulan sudah empat periode di Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga Kementerian Pertanian. Dari  pengawasan Komisi IV, kami tidak mendapati adanya obral perizinan. Jika hal itu terjadi, pasti, sejak awal kita cegah, buktinya tidak ada. Tudingan adanya  obral ijin  itu sangat tendensius dan tak berdasar,” tegas Firman Subagyo.

Politikus senior Partai Golkar ini mengakui terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi ketika menggabungkan bidang lingkungan hidup  dan kehutanan menjadi satu kementerian yakni KLHK dan itu sangat berat.

Ia mengatakan banyak orang kerap melihat kerusakan lingkungan dan mengaitkannya dengan persoalan kehutanan.

“Karena persoalan itu terjadi sudah puluhan tahun sejak era Orde Baru, maka Menteri LHK yang sekarang ini yaitu Menteri Siti Nurbaya kebagian ‘cuci piring’ atau ‘bersih-bersih’. Ironisnya lagi banyak orang yang tidak mengetahui persoalan dengan baik dan didukung data akurat, melempar isu atau pernyataan tak berdasar, seolah pada masa Jokowi ini banyak obral ijin dan lingkungan rusak,” papar Firman Subagyo.

Selama bermitra dengan KLHK di bawah Menteri Menteri Siti Nurbaya, Komisi IV malah mendapat banyak  masukan dan perubahan-perubahan yang dilakukan telah menuai hasil, misalanya kurangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), perbaikan lingkungan, tata kelola birokrasi yang semakin baik, dan pujian dunia internasional  karena pengelolaan hutan yang baik.

Selanjutnya kata Firman Subagyo, kita bisa melihat bagaimana keterlanjuran kebun sawit, baru sekarang di era Jokowi  ini ada terobosan dengan dibuat dasar hukumnya dulu, lalu diakomodir di dalam UU Cipta Kerja.

“Sebelum era Jokowi, tidak ada terobosan persoalan kehutanan yang menahun.Mema berat dan butuh waktu,” katanya.

Firman juga menyinggung adanya  banjir di Kalimantan Selatan dalam kaitan penambangan di sana.

Menurutnya, dalam konteks banjir, persoalannya bukan 1-2 tahun ini, tapi puluhan tahun silam, di masa pemerintahan Orde Baru, di mana investor mengelola hutan.karena pemerintah tidak mempunya uang untuk memanfaatkan harta kekayaan hutan itu.

Dampak dari penambangan yang puluhan tahun, reklamasi dan reboisasi terhambat, bahkan tidak bisa mencapai target karena KLHK tidak punya uang, dan kewajiban dari investor atau retribusinya malah jatuh ke Kementerian Pertambangan dan Energi.

“Saat ini meski dana reboisasi dan reklamasi masuk APBN tapi tidak fokus dan jumlahnya kecil, makanya dalam UU Cita Kerja diatur soal ini agar ke depan lingkungan tidak rusak dan usaha bisa terus berjalan,” tambah Firman.  (RO/OL-09)