YLBHI: Pemerintah Pusat Harus Ambil Alih Komando Pandemi

KETUA YLBHI Asfinawati mendorong agar pemerintah pusat agar segera mengambil alih penanggulangan covid-19.

Saat ini penanggulangan covid-19 masih diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam penanggulangan pandemi.

"Bagi daerah yang memiliki sumber daya baik, penanganan pandeminya, bahkan mekanisme pengaduannya sangat baik. Namun, bagi daerah yang kurang penanganannya juga jauh dari layak," kata Asfinawati dalam diskusi daring, Senin (25/1).

Pemerintah harus mengambil alih agar ada keseragaman dalam penanggulangan baik dari segi penerapan protokol kesehatan beserta pengawasannya, edukasi warga, hingga penyediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga medisnya.

"Sesuai dengan namanya 'pandemi' bukan 'endemi'. Kata 'pan' dari kata 'pandemi' artinya semua, menyeluruh. Sehingga penanganannya juga harusnya menyeluruh, merata dengan instruksi dari pemerintah pusat. Kalau sekarang kan daerah dibiarkan jalan sendiri-sendiri dengan segala keterbatasannya," terangnya.

Asfinawati menegaskan belum terlambat untuk negara mengubah paradigma penanganan pandemi ini. Secepat mungkin arah kebijakan pemerintah berubah akan semakin baik.

Baca juga: Ada 100 Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Per Hari di Jakarta

"Lucunya dalam hal kebijakan ekonomi, pemerintah melakukan banyak pengurangan desentralisasi dengan menciptakan UU Omnibus Law. Tapi giliran penanganan kesehatan yang seharusnya menjadi wilayah pusat malah diserahkan ke daerah," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan covid-19 khususnya di Jabodetabek. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta.

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza.

Langkah ini juga didukung oleh Pemkot Tangerang Selatan serta Pemkot Depok karena khawatir akan ketersediaan faskes covid-19 saat ini yang mulai penuh. (OL-4)