Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
ANGGOTA Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mampu menyediakan vaksinasi covid-19 untuk karyawannya. Insentif itu merupakan apresiasi kepada perusahaan yang mendukung vaksinasi covid-19 mandiri.
"Sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang menerapkan vaksinasi mandiri," kata Farhan dalam keterangan tertulis, Senin (25/1).
Tetapi, kata Farhan, skema program vaksinasi mandiri itu mesti selaras dengan kebijakan pemerintah. Dia juga meminta perusahaan tidak menyalahgunakan vaksin kepada karyawan serta pegawai.
Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Gunakan Genose C19 di Terminal dan Stasiun
"Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad memastikan vaksin diberikan secara cuma-cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya," ujar dia.
Politikus Partai NasDem itu menilai percepatan penanganan pandemi covid-19 dengan vaksinasi tidak sepenuhnya bisa dilakukan pemerintah. Kerja sama dengan para pengusaha untuk memberikan vaksin sebagai salah satu pilihan.
Farhan menuturkan vaksinasi mandiri membantu percepatan vaksinasi nasional mencapai 70% populasi. Beban keuangan negara juga bisa ditekan.
"Bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang divaksinasi dapat melaksanakan vaksinasi tanpa menunggu giliran," ucap Farhan. (OL-1)
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Perusahaan ini fokus menggunakan teknologi vaksin berdasarkan mRNA pada Desember 2020, vaksin COVID-19 produksi mendapatkan izin penggunaan darurat di amerika serikat.
MEDIAINDONESIA.COM 20 Mei 2025 menurunkan berita berjudul ‘Covid-19 Merebak di Singapura dan Hong Kong, Masyarakat Diminta Waspada’.
Seiring dengan merebaknya kasus mpox, muncul banyak spekulasi yang menghubungkannya dengan vaksin covid-19.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Total 174.748.037 orang telah menerima vaksin lengkap.
Total 168.964.866 orang telah menerima vaksin lengkap per Rabu (29/6).
Jumlah itu setara 81,63 persen dari target 26.705.490 remaja
PEMERINTAH akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Khusus untuk vaksinasi mandiri, namun berapa besaran tarifnya belum ditetapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved