Epidemiolog: Jangan Ada Diskriminasi dalam Program Vaksinasi

EPIDEMIOLOG Dicky Budiman menekankan jangan ada diskriminasi dalam program vaksinasi covid-19. Pernyataannya merespons recana pemerintah untuk mengadakan program vaksinasi mandiri bagi pekerja.

"Adanya pihak swasta dalam program vaksinasi ini kalau bukan vaksin yang sama, pastinya yang dijual lebih baik kan? Biasanya proteksi lebih luas, katakanalah Pfizer, bisa seperti itu. Ada kesan diskriminatif, vaksin kelas satu, vaksin kelas dua. Ini tidak boleh terjadi. Padahal ini situasi wabah," ujar Dicky saat dihubungi, Kamis (21/1).

Selain itu, dia juga menyoroti stok vaksin covid-19 dalam program vaksinasi mandiri yang berpotensi mengganggu program vaksinasi nasional secara gratis.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dapat Lampu Hijau, Pengusaha Antusias

"Harus dipertimbangkan bagaimana dengan stoknya? Apakah ini akan mengganggu untuk kelompok rawan dan masyarakat yang harus dilindungi," pungkas Dicky.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang perihal program vaksinasi mandiri. Meski ada program vaksinasi mandiri, namun pemerintah harus menjamin kelancaran program vaksinasi gratis.

"Vaksinasi mandiri dalam situasi pandemi ini akan jadi isu serius. Beda dengan situasi normal, seperti hepatitis dan influenza. Dalam kondisi pandemi, harus menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali," imbuhnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Regulasi Mandiri bagi Swasta

Dia pun menegaskan bahwa vaksinasi bukanlah ujung tombak dari penanganan pandemi covid-19. Dalam hal ini, vaksinasi hanya memiliki fungsi sebagai suplemen untuk mendukung kesuksesan penanganan pandemi di Indonesia.

"Vaksinasi ini kan bukan solusi tunggal dan bukan ujung tombak. Kita harus mengendalikan pandemi ini dengan deteksi dini. 3T dan 3M itu yang harus kita lakukan," tandas Dicky.(OL-11)