Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dapat Lampu Hijau, Pengusaha Antusias

WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menuturkan, pengusaha antusias terhadap peluang pemerintah yang mengizinkan adanya vaksinasi covid-19 mandiri. 

"Peminat cukup banyak khususnya industri yang memiliki banyak karyawan," ungkap Benny kepada Media Indonesia, Kamis (21/1).

Menurutnya, dengan vaksinasi mandiri yang notabene bakal diatur sendiri oleh swasta perihal jadwal pemberian suntikan, akan memperlancar kegiatan usaha selama pandemi. 

"Semakin cepat divaksin kan, semakin rendah risiko terpapar, sehingga melancarkan kegiatan mereka," tutur Benny. 

Meski demikian, Benny tidak mengetahui rencana harga yang akan dikenakan pihak swasta soal pemberian vaksinasi covid-19. Hal ini berbeda dari ketentuan pemerintah yang memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat penerima vaksin covid-19. 

Selain itu, dia juga menerangkan potensi kendala yang akan dihadapi pihak swasta untuk menerapkan vaksinasi covid-19 itu kepada karyawan atau pihak lain.

Baca juga : Perpanjangan PPKM Harus Diikuti Evaluasi

"Tantangannya yang bakal dihadapi ialah mendapatkan dosis vaksin itu sendiri," pungkas Benny.

Presiden Joko Widodo telah mengindikasikan adanya peluang bagi pihak swasta untuk menjalankan vaksinasi mandiri. Strategi tersebut bisa dilakukan demi mempercepat program vaksinasi di Tanah Air.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan kepada untuk vaksinasi mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Presiden pada peresmian pembukaan Kompas 100 CEO Forum siang tadi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, ada perbedaan jenis merek antara vaksin gratis dan mandiri. Selain itu, waktu pemberian vaksin mandiri pun dikatakan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan pemerintah.

"Kalau nanti kami ditugasi vaksin mandiri, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merek vaksinnya berbeda," ucap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/1). (OL-7)