PDIP: Raffi Perlu Diproses Pidana Demi Tegakkan Wibawa Prokes

ANGGOTA Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menanggapi artis Raffi Ahmad yang menggelar pesta bersama figur publik lainnya seusai divaksinasi.

Rahmad menyayangkan kehadiran Raffi di pesta yang digelar di rumah pembalap Sean Gelael itu. Ia mengatakan hal itu akan menjadi preseden buruk dan akan diikuti oleh masyarakat. Terlebih Raffi adalah sosok yang terkenal dan diidolai masyarakat.

"Sungguh disayangkan kita disuguhi kejadian yang tak elok, tak mendidik, dan bisa menimbulkan atau diikuti masyarakat tentunya terhadap orang yang sudah divaksinasi bersama rombongan Presiden," kata Rahmad, kepada Media Indonesia, Kamis (14/1).

"Ini sesuatu yang mengecewakan, perlu kita ingatkan bersama kalau itu sebuah langkah yang salah, keliru dan tidak pantas ditiru," tambahnya.

Ia mengatakan perlu ada sanksi sosial bahkan pidana terkait pesta yang melanggar protokol kesehatan itu. Ia mengatakan perlu ada ketegasan dalam menindak kejadian itu seperti peristiwa kerumunan lain yang diproses secara hukum.

Baca juga: Dinilai Abaikan Prokes, Istana Tegur Raffi Ahmad

"Membuat pesta dan kerumunan, saya kira ada sanksi, baik dari sanksi pidana dan administrasi. Kita juga sudah disuguhi saudara-saudara kita yang telah ditersangkakan karena pelanggaran ini, kita bisa lihat. Wibawa protokol kesehataan harus ditegakkan melalui sanksi," kata Rahmad.

Sebelumnya, viral di media sosial mengenai unggahan yang memperlihatkan Raffi Ahmad sedang berpesta bersama figur publik, seperti Anya Geraldine, Gading Marten, Sean Gelael, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Raffi Ahmad kemudian mendapatkan kritikan karena baru saja menerima vaksinasi Covid-19 di Istana Merdeka bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Panglima TNI Marsekal Hadi Pranoto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Raffi menerima vaksin covid-19 gelombang pertama itu sebagai perwakilan anak muda.

Melalui akun pribadinya, @raffinagita1717, Raffi menyampaikan permintaan maaaf. "Saya minta maaf kepada Jokowi, seluruh staf di Kementerian Sekretariat, dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Raffi. (OL-4)