Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) merehabilitasi Hutang Mangrove di Desa Silo Baru, Asahan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi destinasi ekowisata.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen PRL TB Haeru Rahayu mengatakan, pengembangan ekosistem di kawasan tersebut merupakan program KKP yang ditujukan untuk restorasi alam sekaligus difungsikan sebagai destinasi wisata terbatas.
“Program rehabilitasi kawasan mangrove ini digandengkan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya yang melibatkan masyarakat dalam pembangunannya,” ujar Tebe panggilan akrabnya, dalam keterangannya, Rabu (13/1).
Menurut Tebe, hutan mangrove di Asahan berpotensi besar dalam membangun pengembangan wisata di Sumatera Utara kedepannya.
Baca juga : Bertemu Bupati Banyuwangi, Sandiaga Bahas Pengembangan Desa Wisata
“Selain tracking mangrove, KKP sebelumnya juga membangun nursery mangrove di Asahan untuk melengkapi rehabilitasi hutan mangrove yang cukup besar potensinya di Asahan,” ungkapnya.
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Mudatstsir menuturkan, selama 56 hari kerja, masyarakat dikatakan berperan aktif dalam pembangunan tracking Hutan Mangrove di Silo Baru, Asahan.
"IIni luar biasa mengingat medan yang lebih sulit dari empat lokasi pembangunan tracking lainnya,” ujar Mudatstsir.
Sementara itu, Tommy Prasetya, Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan Asahan berharap, tracking mangrove di Asahan bisa berkembang menjadi destinasi utama yang lengkap di Asahan.
“Kita berharap ini bisa menjadi destinasi utama untuk kunjungan berwisata bagi masyarakat Asahan. Jadi pusat edukasi lingkungan, edukasi mangrove bagi semua kalangan," pungkasnya. (OL-2)
Program ini bertujuan untuk mendorong kepedulian dan aksi nyata terhadap lingkungan agar tercipta masa depan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan layak bagi generasi mendatang.
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Hingga tahun 2025, capaian rehabilitasi mangrove M4CR di Provinsi Kalimantan Utara seluas 6.543 hektare.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved