PEMERINTAH memulai program vaksinasi covid-19 dengan diawali oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1). Keputusan vaksinasi produksi Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma diapresiasi legislator NasDem, Subardi.
Anggota Komisi VI DPR itu mengusulkan agar vaksin yang telah dikirim ke 34 provinsi melibatkan swasta untuk mempercepat vaksinasi massal. "Perlu melibatkan swasta demi percepatan vaksinasi nasional," kata Subardi.
Pelibatan swasta dianggap perlu karena tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, baik kapasitas SDM (tenaga medis) maupun infrastruktur medis. Subardi mencontohkan saat pertama covid-19 merebak, pemerintah semula menunjuk rumah sakit pelat merah sebagai rujukan.
Namun lambat laun pemerintah melibatkan rumah sakit swasta. Ia menilai program vaksinasi tidak perlu menunggu lama untuk menggandeng swasta. "Apalagi sejauh ini swasta sudah banyak terlibat dalam penanganan dan pengendalian covid-19. Namun tentu semua harus di bawah kendali dan pengawasan pemerintah," tuturnya.
Program vaksinasi mulai Januari 2021. Sebanyak 5,8 juta dosis akan disuntikkan dengan prioritas tenaga kesehatan. Pemerintah juga menggratiskan program ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melihat pentingnya program ini, sudah sewajarnya seluruh komponen bangsa terlibat. Apalagi, banyak rumah sakit swasta yang memiliki teknologi di bidang medis.
"Harus diakui, tidak semua daerah memiliki rumah sakit (pemerintah) yang memadai. Banyak milik swasta yang lebih modern dengan berbagai teknologi medis. Nah, ini perlu kolaborasi. Penanganan covid-19 tidak akan cepat selesai jika hanya dipikul pemerintah," jelas Ketua DPW NasDem DIY itu.
Dengan pelibatan swasta, Subardi yakin program vaksinasi efektif membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai herd immunity. Pasalnya, vaksinasi ini perlu dilakukan secara bertahap dan mencakup sebagian besar populasi di Indonesia. Setidaknya, 60%-80% penduduk dari 250 juta penduduk harus tervaksinasi. (RO/OL-14)
