Indonesia-Unicef Teken MoU Rencana Aksi Kesejahteraan Anak

INDONESIA dan Unicef menandatangani Rencana Aksi Program Kerja Sama (Country Program Action Plan/CPAP) 2021-2025 senilai US$150 juta atau setara Rp2,13 triliun untuk mendukung pembangunan bagi anak-anak di berbagai bidang. Mulai dari kesehatan, gizi, air dan sanitasi, pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

"Indonesia memiliki semua potensi untuk mengatasi tantangan pembangunan bagi anak-anak. Tapi, kita akan lebih kuat jika bersama. Inilah sebabnya, bersama dengan Pemerintah Indonesia, kami menyatukan kekuatan dengan masyarakat sipil, organisasi berbasis agama, akademisi, dan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan semua anak di seluruh negeri," ucap Perwakilan Unicef Debora Comini, seperti dilansir dari Antara.
 
"Pemerintah menyambut baik kelanjutan program kerja sama dengan Unicef yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian prioritas nasional khususnya terkait anak. Program kerja sama ini akan terus menghasilkan berbagai inovasi yang menjadi daya ungkit dalam percepatan pencapaian target pembangunan," kata

Dalam MoU ini, Bappenas berperan sebagai koordinator dalam melaksanakan CPAP 2021-2025 tersebut. Menteri atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, program ini merupakan realisasi hak-hak anak dalam kerangka implementasi salah satu visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia pada 2024.
 
Kerja sama ini, terangnya, memiliki tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuh tujuan utama terkait kesejahteraan anak, yakni mempercepat penurunan stunting bagi anak di bawah usia lima tahun menjadi 14%, dan meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum bersih hingga dua kali lipat menjadi 15%.
 
Tujuan berikutnya, kata Suharso, adalah mengurangi angka kematian bayi hingga sepertiga, dari 24 menjadi 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup; mencapai hingga 90% anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi lengkap; meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dari 63% menjadi 72% dan mengadopsi inovasi untuk meningkatkan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling terpinggirkan.
 
"Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial atau penegakan hukum anak perempuan dan laki-laki yang pernah mengalami kekerasan dari 10% menjadi 20%; dan mengurangi persentase anak yang hidup dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan moneter nasional dari 11,8% menjadi 9%," bebernya.
 
Program kerja sama, sahut Monoarfa, tersebut juga akan berfokus pada program lintas sektor yang mencakup pengembangan dan partisipasi remaja serta berbagai kebutuhan dan prioritas perempuan dan anak penyandang disabilitas. (H-2)