Firli: Kalau Vaksin tidak Dibeli Sekarang Rakyat jadi Korban

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami alasan pemerintah memesan vaksin covid-19 (virus korona) dalam jumlah besar meski uji klinisnya belum selesai. Lembaga Antikorupsi itu menyadari tidak ada pilihan selain membeli dalam jumlah banyak sekarang.

"Tidak ada pilihan lain siapapun pemimpin negara pasti akan mencari vaksin," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis (31/12).

Firli mengatakan saat ini vaksin menjadi kebutuhan seluruh masyarakat di dunia. Setiap negara berebut vaksin yang manjur untuk membuat masyarakatnya kebal dari paparan virus korona. KPK paham alasan pemerintah buru-buru beli vaksin.

"Karena kalau kita tidak ikut kita enggak akan kebagian, dan kalau tidak kebagian maka kita memang menyiapkan rakyat kita untuk jadi korban dari covid-19," ujar Firli.

Menurut Firli hal tersebut tidak melanggar hukum dengan alasan kepentingan masyarakat. Namun, dia mewanti-wanti dengan mekanismenya.

Baca juga : 3 Juta Dosis Vaksin Sinovac Sudah di Tanah Air

"Maka prinsip utamanya adalah tetap berdiri pada tujuan negara, melindungi seluruh bangsa negara Indonesia dan tumpah darah Indonesia, menjamin keselamatan jiwa, dan masyarakat merupakan hukum tertinggi," tutur Firli.

KPK menyarankan pemerintah untuk menggandeng seluruh stakeholder, dan lembaga pengawas terkait untuk memperhatikan legalitas kontrak pembelian vaksin dengan perusahaan terkait. Kementerian Kesehatan juga diminta untuk mendata seluruh masyarakat yang akan divaksinasi.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan ratusan juta dosis vaksin covid-19 untuk cadangan. Jumlah ini untuk mengantisipasi bila ada vaksin yang gagal uji klinis.

Vaksin ini dipesan dari berbagai perusahaan dan negara. Seperti Sinovac, perusahaan Tiongkok; Novavax, perusahaan Amerika-Kanada; Astrazeneca, Inggris; dan Pfizer, Jerman-Amerika.

Vaksin dari perusahaan Astrazeneca dan Pfizer, Indonesia masih dalam tahap finalisasi pemesanan 100 juta vaksin. Indonesia juga memesan sekitar 54 juta dosis vaksin Covax dan 54 juta dosis cadangan.  (OL-2)