Survei KPAI: Sekolah Tatap Muka Minim Persiapan

Berdasarkan survei yang dilakukan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia(KPAI), sekolah-sekolah di Indonesia masih minim persiapan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Saat survei dilakukan, 94,75% sekolah responden belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, hanya sekitar 5,25% saja yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka dengan sistem campuran antara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Baca juga: Mensos Blusukan ke Bantaran Kali Temui Pemulung dan Gelandangan

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, dari sekolah responden yang menggelar tatap muka, ditanyakan beberapa hal terkait kesiapaan yang dilakukan sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka.

Berkaitan dengan sarana mencuci tangan, 91,96% responden yang sekolah sudah buka menyaksikan ada wastafel atau tempat cuci tangan di sekolahnya dengan bentuk beragam, dan hanya 8,04% yang menyatakan tidak ada wastafel atau tempat cuci tangan dalam bentuk apapun di sekolahnya.

"Sedangkan sarana berupa bilik disinfektan, 67,31% responden yang sekolahnya sudah tatap muka menyatakan tidak pernah menyaksikan ada bilik disinfektan di sekolahnya, namun sekitar 32,69% responden menyatakan ada bilik disinfektan di sekolahnya," kata Retno dalam keterangan resmi, Senin (28/12).

Selanjutnya, sosialisasi protokol/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah sangatlah penting sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Sekolah yang sudah dibuka, para siswanya menyatakan bahwa 47,33% pernah melihat dan membaca ketentuan protokol kesehatan/SOP adapatasi kebiasaan baru (AKB) secara tertulis yang ditempel di lingkungan sekolah.

"Namun, jumlah yang lebih besar, yaitu 52,67% para responden menyatakan belum pernah melihat protokol kesehatan/SOP AKB tersebut ditempel di lingkungan sekolah," katanya.

Sedangkan sosialisasi lisan dari pihak sekolah kepada para siswanya sebelum membuka sekolah tatap muka, ternyata 77,36% responden menyatakan tidak pernah memperoleh sosialisasi terkait protokol kesehatan/SOP AKB di sekolah.

"Mereka langsung masuk sekolah saja dengan ketentuan wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah," ucap Retno.

Sedangkan 22,64% responden menyatakan pernah atau telah menerima sosialisasi Protokol/SOP AKB dari pihak sekolah sebelum pembelajaran tatap muka, rata-rata hanya satu kali saja menerima sosialisasi lisan terkait protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.

Melihat kondisi tersebut, Retno mengungkapkan, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempersiapkan secara sungguh-sungguh, terencana dan masif ketika akan membuka PTM di sekolah.

"Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah berpotensi kuat menjadi kluster baru," katanya.

Untuk itu, lanjut Retno, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan segera pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ, perlu keterlibatan aktif gugus tugas covid daerah.

Selain itu, PTM sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum, Sedangkan materi sedang dan mudah diberikan dalam PJJ.

"Perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adapatsi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan.

"Kalau belum siap sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021," pungkas Retno. (H-3)