Kemensos Jembatani Pemasaran Produk

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) kini tengah menggarap produk-produk yang dihasilkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang 'lulus' dan bergerak di sektor usaha mikro untuk dipasarkan ke market place yang lebih luas.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Said Mirza Pahlevi, di Jakarta, Selasa (22/12) mengungkapkan hal itu saat memeringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (2020) yang diselenggarakan secara daring. “Sebagai solusinya, dikembangkanlah aplikasi pameran Kesejahteraan Sosial Nasional (KSN). Dengan aplikasi ini, pengunjung pameran dan penyelenggara layanan bisa berinteraksi secara virtual,” katanya.

Menurut Said dengan sarana daring memungkinkan penyelenggara layanan menampilkan karya dan layanan mereka. Bahkan, melalui fitur khusus Social Market, memungkinkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkannya.

Lebih lagi, layanan tersebut, memungkinkan fasilitasi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah graduasi dengan usaha mikro yang dikembangkannya. Hingga saat ini yang paling banyak memanfaatkan fitur ini adalah KPM PKH dan alumni atau mantan penerima layanan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Said menjelaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tergabung juga lantaran sebagian besar mereka belum berani 'buka lapak' di situs-situs perniagaan yang sudah ternama. Namun bila memang kegiatan ekonomi KPM PKH graduasi bisa diterima pasar, maka Kemensos bisa menghubungkan mereka dengan marketplace. “Dengan demikian ini untuk pertama kalinya, dalam sejarah Kemensos menjembatani pemasaran produk KPM dengan marketplace,” kata Said.

Situs pameranksn.kemensos.go.id telah diresmikan Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, sebagai rangkaian puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2020.

Selain aplikasi Pameran Virtual Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2020, Mensos juga meninjau ruang khusus Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagaimana diketahui, salah satu arah kebijakan pemulihan kondisi ekonomi sekaligus dalam upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui pemutakhiran kualitas DTKS yang diperluas hingga 60 persen penduduk di tahun 2021 untuk menuju Registrasi Sosial 100 persen tahun 2024.(H-1)