Jubir Pemerintah soal Covid-19 Harus Kredibel dan Konsisten

KOMUNIKASI pemerintah dalam situasi pandemi berbasis pada komunikasi risiko. Komunikasi jenis ini terdiri dari pengetahuan teknis yang berujuan untuk melindungi publik dari bahaya serta mempertimbangkan keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki publik. Oleh sebab itu, pengirim pesan memiliki posisi yang krusial.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia Ummi Salamah dalam diskusi daring yang dihelat Ikatan Alumni UI. Menurut Ummi, pengirim pesan haruslah seseorang yang memiliki keahlian. Dalam situasi pandemi covid-19, sender harus seorang ilmuwan.

"Jadi baik spokesperson, influencer, endorser, yang terlibat dalam komunikasi risiko dan mewakili pemerintah, yang pertama dan utama adalah seorang yang ahli memiliki kredibilitas keilmuan yang relevan," ujar Ummi, Sabtu (19/12).

Ummi mengatakan seorang pengirim pesan yang kredibel akan mampu membangun kepercayaan publik untuk terlibat lebih jauh dalam kebijakan yang diambil pemerintah. Masalah ini juga disoroti oleh Director of Corporate and Public Affaris firma komunikasi Edelman, Maria Tobing.

Baca juga: Pemerintah Ketatkan Libur Nataru, Injak Rem Penanganan Covid-19

Dari kajian yang dilakukan pihaknya, Maria mengatakan publik sejak awal menginginkan lebih banyak pakar yang berbicara mengenai covid-19. Dalam hal ini, para pakar tersebut termasuk juga dokter, ilmuwan, maupun praktisi kesehatan.

Menurut Maria, banyak masyarakat yang menyoalkan mengapa bukan Menteri Kesehatan sebagai pemimpin komunikasi publik terkati covid-19. Pertanyaan masyarakat tersebut tidak pernah benar-benar disampaikan oleh pemerintah ke masyarakat.

"Padahal ini situasi pandemi. This is the elephant in the room yang seharusnya di-addressed oleh pemerintah pusat dari awal," kata Maria.

Akibat kurang jelasnya otoritas penyampai pesan tersebut, Maria menyontohkan ketidakkonsistenan jubir yang ditunjuk untuk menyampaikan pesan soal covid-19.

Di awal pandemi, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto didapuk menjadi jubir. Belakangan, posisi Yuri diganti oleh dr Reisa Broto Asmoro maupun Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

"Dari awal ada terjadi perubahan juru bicara beberapa kali. Dan ketika Pak Presiden berkata ini sudah krisis dan kita harus serius, tapi jubirnya malah diubah dari Pak Yuri menjadi dokter Reisa," terang Maria.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan saat ini pemerintah telah menambah tiga orang jubir yang akan melengkapi peran Reisa dan Wiku.

Baca juga: AS Setujui Penggunaan Darurat Vaksin Moderna

Ketiganya yakni Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Direktur Registrasi Obat Badan POM Lucia Rizka Andalusia, serta Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Herianto. Para jubir akan akan menyampaikan pesan pemerintah soal vaksinasi covid-19.

"Kalau kita bicara pandemi, ada di KPC PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) yang sudah dibentuk khususnya mengenai vaksin yang segera akan diselenggarakan ini. Pintu komunikasi ada di sana, meskipun kami di KSP masih bisa berkomentar terkait dengan kebijakan-kebijakan umumnya, tapi teknis ada di mereka," jelas Donny.

Maria mengatakan penunjukan jubir soal vaksin covid-19 merupakan langkah positif dari pemerintah. Namun ia berharap agar pemerintah menjaga konsistensi tugas para jubir.

"Yang terpenting bukan siapanya saja, tapi konsistensi. Kalau sudah dipilih jubirnya, sebaiknya jangan ganti-ganti lagi. Karena itu jadi perntanyaan otoritas di awal," tandasnya. (OL-4)