Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PERHIMPUNAN rumah sakit seluruh Indonesia (Persi) mengimbau kepada anggotanya untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam penetapan batas harga pelayanan swab antigen secara mandiri. "Persi meminta seluruh anggotanya supaya mematuhi keputusan ini," kata Anggota Persi Daniel Wibowo kepada Media Indonesia, Sabtu (19/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tarif tertinggi tes cepat antigen swab untuk masyarakat sebesar Rp275 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Rp250 ribu untuk Pulau Jawa.
Adapun, batasan tarif tertinggi tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan secara mandiri atas permintaan sendiri. "Persi berpendapat bahwa harganya wajar," imbuh Daniel.
Namun demikian, ia mengakui untuk melakukan swab antigen secara benar, tidak mudah. "Karena ada fasilitas khusus yang disebut Bio Safety Cabinet, untuk pemeriksaannya. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDS PatKlin)," jelasnya.
Tapi Ia memastikan, rumah sakit akan berupaya untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Rumah sakit selama masih ada demand pelayanan akan berusaha masuk dalam pasar sesuai kemampuannya. Saat ini, mereka mulai melengkapi persyaratan pemeriksaan swab antigen," tandas Daniel.(H-1)
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
JEPANG tidak berniat membeli peralatan pertahanan dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas pelonggaran kebijakan tarif.
Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved