Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Sosial memastikan program pengembangan kemampuan vokasi terhadap penyandang disabilitas, terus berlanjut. Menurut Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVBD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Manggana Lubis, masa pandemi tidak menyurutkan komitmen Kemensos untuk terus mendukung kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas.
Melalui program penjangkauan, Kemensos mengasah kemampuan vokasi para penyandang disabilitas sekaligus memperkuat akses terhadap dunia kerja.
“Karena pandemi, kami memang meliburkan aktivitas di balai. Namun kami melakukan penjangkauan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kemampuan vokasional mereka. Kami juga menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,” kata Manggana di Cibinong, Senin (14/12).
Baca juga: Asrama Haji Indramayu Tahap I Ditargetkan Selesai Akhir Tahun
BBRVBD menggelar kegiatan pemberdayaan kelompok disabilitas "This Ability" kerja sama antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ, Yayasan Kumala dan BBRVBD Cibinong. Kemitraan dengan dunia usaha dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) semacam ini merupakan salah satu bentuk program penjangkauan yang dilakukan BBRVBD) Cibinong.
Menurut Manggana, selain dengan dunia usaha dan LKS, program penjangkauan dilakukan bekerja sama denga pemerintah daerah (pemda), balai latihan kerja (BLK), dan juga dengan kalangan perbankan. BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Kuningan, Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, dan Pemkab Semarang.
“Secara umum, para PM diasah untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah bahan daur ulang kertas, kerajinan tangan (handycraft), menjahit, dan juga membatik,” katanya.
Di Kabupaten Bogor, BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan balai latihan kerja milik Dinas Tenaga Kerja dalam kegiatan menjahit sebanyak 16 orang. Dengan Pemkab Cianjur sebanyak 75 PM mengikuti penjangkauan dalam bidang mengolah bahan daur ulang kertas, dan handycraft.
Kemudian di Kabupaten Semarang, BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan Balai Berkat menyelenggarakan program penjangkauan terhadap 32 PM dalam pengolahan daur ulang kertas dan batik tulis.
“Lalu dengan Balai Latihan Kerja di Kabupaten Sukabumi ada 16 PM yang mendapatkan pelatihan. Kemudian ada lagi 75 orang yang kita kerjasamakan dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dimana masing-masing 25 orang pelatihan daur ulang kertas, tata boga, dan handycraft," katanya.
Untuk di Kabupaten Tangerang, sebanyak 22 orang mengikuti program mengelola kedai kopi Kito Rato Cofffe Shop,.
Tidak kalah menggembirakan, PM dari BBRVBD Cibinong juga sukses mengasah kemampuan untuk kelas call center. “PM untuk kelas call center, diminati oleh dunia perbankan. Sebanyak 90% PM yang kami bina bekerja di bank, baik bank negara maupun bank swasta terkenal. Karena tingginya peminat, tahun 2021 rencana akan kami kembangkan dari satu kelas menjadi dua kelas,” katanya.
Kemensos melalui juga menyalurkan bantuan sosial kepada 23.700 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia melalui program Bansos ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas). “Nilainya Rp2juta/PM/tahun. Bantuan ini kebanyakan digunakan untuk mendukung biaya kebutuhan dasar mereka,” pungkas Manggana. (H-3)
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved