Daerah Diminta Koordinasi Kesiapan Logistik

MENJELANG akhir 2020, pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 Daerah diminta segera berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di pusat untuk memastikan ketersediaan dan kelengkapan logistik alat kesehatan, seperti obat-obatan, reagen, maupun alat pelindung diri. Hal itu mengantisipasi penambahan kasus covid-19 di masyarakat.

“Pastikan kebutuhan logistik mencukupi sehingga tidak menghambat penanganan yang dilakukan kepada pasien di seluruh faskes,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, kemarin.

Saat ini diakui tren peningkatan kasus covid-19 masih terjadi. Hal ini diakibatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) menurun.

Tingkat kepatuhan masyarakat pada September lalu tercatat 83,67% dan pada awal Desember menjadi 57,78%. “Ini diperburuk juga dengan kenyataan bahwa kedisiplinan menjaga jarak juga turun, dari 59,57% menjadi 41,75% pada periode yang sama,” ujar Wiku.

Satgas Penanganan Covid-19 juga meminta semua pihak mencermati dengan teliti perkembangan peta zona risiko dari waktu ke waktu. Satgas mencatat sudah berbulan-bulan peta zonasi risiko tidak meningkat signifi kan ke arah yang lebih baik.

“Peta masih didominasi zona oranye atau risiko sedang. Saya tekankan sekali lagi, zona risiko sedang, bukan zona nyaman,” tegas Wiku.

Terkait dengan ketersediaan vaksin, Wiku menjelaskan, vaksin yang sudah tiba di Indonesia dan tengah menunggu izin Emergency Use of Authorization (EUA) akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain vaksin Sinovac yang baru masuk, imbuhnya, masih ada berbagai kandidat vaksin lainnya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020. Di antaranya Astrazeneca, Bio Farma, Moderna, Pfi zer, dan Sinopharm.

Menurut Wiku, dibutuhkan sekitar 70% populasi yang harus divaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas dan hal itu juga sangat tergantung efektivitas vaksin. (Fer/H-1)