Sekolah Tatap Muka tidak Wajib

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) pada semester genap tahun ajaran (TA) 2020/2021 bukan diwajibkan, melainkan dimungkinkan bagi satuan pendidikan atau sekolah yang memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri.

“Jadi PTM bukan diwajibkan. Namun, dimungkinkan dengan memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam SKB 4 menteri. Sebagaimana disampaikan
Mendikbud pada pengumuman SKB pada 20 November lalu, pemerintah daerah atau pemda jangan tergesa-gesa dan harus memastikan persyaratan
terpenuhi serta melakukan pertimbangan komprehensif,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(BKHM-Kemendikbud) Evy Mulyani kepada Media Indonesia, kemarin.

SKB 4 menteri, lanjut Evy, memberikan penguatan kewenangan bagi pemda sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi wilayah masing-masing. Ia mengatakan Kemendikbud bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan dan para kepala sekolah untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang SKB 4 menteri tersebut.

Selanjutnya, kepala sekolah diharapkan untuk menyiapkan pemenuhan daftar periksa. Evy menegaskan pihak dinas pendidikan melalui verifi kasi di lapangan harus memastikan bahwa pemenuhan daftar perik sa dan penyiapan protokol kesehatan terlaksana dengan baik sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.

Adapun dinas perhubungan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan adanya akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Daftar periksa yang dimaksud mencakup ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, juga tersedia disinfektan.

Prioritas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, dalam rencana pembukaan sekolah, semua pihak diharapkan dapat melaksanakan 5 Siap, yakni Siap Daerahnya, Siap Sekolah dan Gurunya, Siap Sarana Prasarana Pendukungnya, Siap Orangtuanya, dan Siap Peserta Didiknya. “Kesehatan dan keselamatan anak selama proses belajar mengajar haruslah menjadi prioritas,” jelas Bintang dalam keterangan resmi,
kemarin.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Aman B Pulungan, mengatakan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah merupakan hal yang sulit, tapi sangat perlu diterapkan, mengingat saat ini jumlah kasus konfirmasi covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Satu dari sembilan kasus konfi rmasi covid-19 di Indonesia ialah anak usia 0-18 tahun.

Aman menambahkan, per Minggu (29/11), proporsi kematian anak akibat covid-19 jika dibandingkan dengan seluruh kasus kematian di Indonesia sebesar 3,2%. Angka itu merupakan yang tertinggi di Asia-Pasifi k. Selain itu, anak yang tidak bergejala atau bergejala ringan dapat menjadi sumber penularan kepada orang di sekitarnya. “Bukti-bukti menunjukkan bahwa anak juga dapat mengalami gejala covid-19 yang berat dan mengalami suatu penyakit peradangan hebat yang diakibatkan infeksi covid-19 yang ringan yang dialami sebelumnya,” tandas Aman. (Ata/Fer/H-3)