Minggu 29 November 2020, 21:47 WIB

Abaikan Protokol, Rizieq hingga Mer-C Akan Diminta Keterangan

Cahya Mulyana | Humaniora
Abaikan Protokol, Rizieq hingga Mer-C Akan Diminta Keterangan

AFP/Bay Ismoyo
Rizieq Shihab berada di tengah kerumunan orang yang menjemputnya sepulang dari Arab Saudi

 

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tegas dalam menegakkan aturan kepada setiap pelanggar protokol covid-19. Maka pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab harus mempertanggungjawabkan keteledorannya dengan kabur dari perawatan covid-19 di Rumah Sakit Ummi, Bogor. Jawa Barat

"Dimohonkan kepada saudara Muhammad Rizieq Shihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," ujar Mahfud di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Jakarta, Minggu (29/11).

Menurut dia, Rizieq bisa saja merasa sehat dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Tapi Rizieq selalu dikerumuni sehingga bisa saja terancam ditulari covid-19 oleh orang lain.

Mahfud menambahkan, selain Rizieq, Rumah Sakit Ummi dan Mer-C juga mesti mempertanggungjawabkan tindakannya.

"itu mungkin hanya perlu data-data teknik, tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa (Rizieq) datang apa yang diperlihatkan? Bagaimana siapa saja yang masuk (kamar Rizieq) dan sebagainya," paparnya.

Ia meminta ketiga pihak itu kooperatif mengikuti proses pemeriksaan. Tujuannya untuk memutus penularan virus korona yang selama ini menjadi fokus pekerjaan pemerintah. Terlebih, kata Mahfud, Mer-C perlu menjelaskan landasan aktivitas tes korona yang selama ini dilakukan.

Baca juga : Sindir Rizieq, Mahfud: Warga yang Baik Taat Protokol Kesehatan

"Sebab Mer-C itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes," jelasnya.

Menurut Mahfud terdapat ketentuan yang memperbolehkan perlindungan kerahasiaan data kesehatan pasien dibuka untuk publik. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melindungi data pasien namun bisa dikesampingkan berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam konteks ini berlaku dalil lex specialis derogat legi generali atau kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpan atau tidak harus diberlakukan.

"Maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu," tegasnya.

Bahkan, kata Mahfud pihak yang menghalang-halangi pengambilan medical record bisa dijerat dengan pidana. Ancaman itu terdapat dalam KUHP Pasal 212-216.

"Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA

KRL Yogyakarta-Solo Mulai Uji Coba, Tarif Dipatok Rp8 ribu

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 21 Januari 2021, 00:13 WIB
Sama dengan tarif kereta api (KA) Prambanan Ekspress (Prameks) yang selama ini sudah melayani koridor...
Dok. Shafwah Global Utama

Shafwah Holidays Gandeng Santri Kembangkan Wisata Halal

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:53 WIB
program yang dinamakan Ustadpreneur itu mengajak santri di seluruh Indonesia untuk mengembangkan paket wisata halal melalui...
ANTARA/Nova Wahyudi

BMKG Ingatkan Waspada Hujan Ekstrem Hingga Februari 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:40 WIB
Masyarakat juga diimbau berhati-hati dengan tidak mendekati area kejadian guna menghindari risiko yang lebih...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya