Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana membangun rumah sakit berskala internasional di tiga kota besar. Rencana tersebut ditangani Menteri BUMN Erick Thohir.
"Nanti bakal ada rumah sakit internasional di Bali, Jakarta, Medan. Pak Erick yang sedang urus," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata (DPSP) dalam kanal Youtube Kemenko Marves, Jumat (27/11).
Menurutnya, jika rumah sakit berskala internasional itu sudah rampung, masyarakat Indonesia diminta untuk tidak berobat lagi ke luar negeri. Namun, Luhut tidak menyebutkan detail kepastian rumah sakit itu selesai dibangun.
"Nanti ngapaian berobat ke Singapura, kalau kita sendiri bisa lebih bagus. Jadi tidak usah buru-buru ke Singapura (untuk berobat)," ujar Luhut.
Dia juga menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menjajaki peluang kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Mayo Clinic sebagai institusi medis asal Amerika Serikat dan Johns Hopkins University.
Nanti, rumah sakit standar internasional tersebut akan mendatangkan dokter-dokter spesialis yang tidak berasal dari Indonesia.
"Menteri BUMN sudah kerja keras ini. Nanti bakal ada Mayo Clinic, Johns Hopkins masuk (kerja sama), mana saja. (Bidang) kesehatan bakal kami perbaiki," pungkas Luhut. (OL-14)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved