Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam percepatan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengatasi problem kekurangan guru di Tanah Air.
"Rekrutmen satu juta guru dengan status PPPK merupakan upaya penyerapan tenaga kerja sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11).
Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem itu, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan pemerintah tersebut.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK itu tidak mengabaikan standar kualitas tenaga pengajar yang diharapkan.
Tujuannya, tambah Rerie, agar guru yang berstatus PPPK itu juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional di masa datang.
Tingkat pendidikan yang baik, menurut Rerie, berpotensi meningkatkan rasa nasionalisme warga negara, yang di era globalisasi ini sangat diperlukan.
Kekurangan tenaga pengajar, jelasnya, merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bidang pendidikan sejak lama.
Upaya peningkatan status guru itu, tambah Rerie, menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk mengatasi keluhan kekurangan tenaga pendidik.
Penyerapan tenaga PPPK dalam jumlah besar, menurut Rerie, juga merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja honorer, baik dari sisi status maupun penggajian.
Selama ini, jelasnya, rekrutmen tenaga honorer dilakukan pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan rekrutmen tenaga PPPK, tambah Rerie, dilakukan serentak oleh pemerintah pusat. (OL-8)
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
DPR RI menyesalkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang bekerja sambil menyambi sebagai Pendamping Lokal Desa.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved