Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
EMPAT menteri sepakat memberi izin pelaksanaan sekolah secara tatap muka pada Januari 2021. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah
Sjaifudian menilai keputusan tersebut sangat dilematis dan memiliki konsekuensi besar. Pemerintah daerah harus siap mengantisipasi klaster covid-19 di sekolah dan menegakkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Keputusan pembukaan sekolah merupakan sebuah keputusan yang dilematis, namun tak terelakkan," ucap Hetifah seperti dilansir dari laman DPR RI, Senin (23/11).
Ia mengatakan, sudah hampir 8 bulan Indonesia dilanda pandemi covid-19. Selama waktu tersebut, sebagian besar sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan menafikkan kemampuan sekolah yang berbeda-beda. Akibatnya banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar secara efektif.
Hetifah sendiri mengakui, permintaan untuk membuka sekolah sudah datang dari segala arah. “Keluhan-keluhan sampai ke saya mulai dari pihak guru, orang tua, maupun peserta didik, berharap sekolah segera dibuka. Ini tidak bisa kita abaikan, banyak pihak yang sudah merasakan stres, terisolasi, bahkan angka KDRT meningkat. Saya rasa ini sebuah aspek yang tidak bisa kita sepelekan,” kata politisi Partai Golkar itu.
Ia berharap, aspek kesehatan sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah, termasuk mengantisipasi kemunculan klaster covid-19 di sekolah.
“Masyarakat sekarang sudah mulai terbiasa menjalankan protokol kesehatan. Tinggal bagaimana menerapkan hal itu dengan disiplin di dunia pendidikan. Koordinasi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan, dan yang melanggar harus ada sanksi tegas,” jelas wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini.
Selain itu, ia juga berharap orang tua dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ini dengan memantau kegiatan belajar di sekolah nantinya.
"Dari Kemendikbud dan dinas-dinas pendidikan saya harap bisa membangun strategi untuk meningkatkan keaktifan komite orang tua di setiap sekolah,” pesan Hetifah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemeterian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, pemenuhan daftar periksa merupakan syarat mutlak pembukaan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
“Di dashboard daftar periksa, dari 532.000 satuan pendidikan, baru 42,48% yang mengisi, sedangkan 57,52% sisanya belum merespon. Para bupati, wali kota, dan gubernur agar mendorong satuan pendidikan di daerahnya untuk meng-update kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing,” jelasnya.
Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, pembukaan sekolah pada Januari 2021 tidak lagi mengacu pada zona risiko. Pembukaan sekolah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan jenjang SMA. Selain izin dari pemda, pembukaan sekolah juga harus dengan izin kepala sekolah dan orang tua melalui komite sekolah.
"Sekolah dibolehkan buka, tapi tidak diwajibkan," tegas Nadiem.
Adapun protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah kondisi kelas dipersiapkan agar memungkinkan siswa untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan pemberlakuan sistem shifting dengan maksimal peserta didik 50% dari kapasitas. (H-2)
Ia menegaskan, kalaupaun ada urgensi pemungutan biaya, hal itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Jawa Barat.
SEKOLAH Negeri SMA-SMK di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memungut bayaran pembangunan jutaan rupiah per siswa. Bayaran tersebut lebih besar dari SMA-SMK swasta.
Pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015.
KPAI menilai perlu adanya langkah-langkah konkrit dari Kemdikbud dan Kemenag untuk menyiapkan sekolah dibuka pada saat yang tepat nantinya.
DISDIKPORA Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, melarang sekolah baik SD dan SMP negeri di wilayanya menarik uang kenang-kenangan dari siswanya yang lulus.
PEMERINTAH melalui Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Konsorsium Riset Artificial Intelligence
Pendidik dan tenaga pendidik merupakan inspirator, motivator, katalisator, dan penjaga gawang yang bisa memberikan perubahan kepada para siswa.
Kemendikbud yang menggunakan dana rakyat sedang serius bekerja di bidang yang merupakan spesialisasinya.
Perhatian Kemendikbud terhadap pendidikan di daerah khusus bernilai strategis dalam memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme warga.
Dalam STEM, siswa juga dilatih untuk mengembangkan kompetensi sosial melalui kegiatan kolaborasi dalam kelompok.
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved