PEMERINTAH pusat diharap tidak melepaskan begitu saja kebijakan pembelajaran tatap muka kepada daerah mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021.
"Kami memberikan rekomendasi pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan, harus menyiapkan mekanisme, bahkan satgas untuk memastikan kesiapan sekolah," kata Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur, kemarin.
Mulai Januari 2021, pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama menerima keleluasaan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021.
Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
"Kami menekankan sekolah siap menyelenggarakan belajar tatap muka tanpa mengabaikan ekses negatifnya," tambah Sekjen FSGI Heru Purnomo.
Rekomendasi FSGI lainnya ialah Kemendagri dapat melakukan intervensi pemda untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan sekolah atau membut regulasi biaya rapid test ataupun swab test untuk menjamin kesiapan buka sekolah.
Selain itu, Kemenkes harus menfasilitasi Satgas Covid-19/tenaga kesehatan untuk diturunkan ke satuan pendidikan guna memastikan kesiapan dan penerapan protokol kesehatan pada saat buka sekolah.
Terakhir, dinas pendidikan beserta satuan pendidikan dan komite sekolah tidak gegabah dalam membuka sekolah sebelum kesiapan protokol kesehatan terpenuhi.
Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) masih mengkaji SKB 4 kementerian terkait penyelengaraan sekolah tatap muka mulai 2021.
"Kami sedang mengkaji. Mudah-mudahan segera ada pendapat. Kebijakan yang bertujuan mencegah penularan infeksi di Indonesia harus disusun lebih agresif dan tegas jika dibanding dengan kebijakan di negara tetangga," tandas Ketua IDAI Aman Pulungan. (Fer/Ata/X-3)
