Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan masih ada daerah yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Mulai dari perlakuan, hingga ketersediaan fasilitas publik.
Hal tersebut bentuk diskriminasi yang harus diatasi bersama. "Pastinya ada yang masih diskriminatif. Kita mengimbau fasilitas publik, seperti transportasi, harus benar-benar ramah disabilitas," ujar Juliari dalam konferensi pers, Rabu (18/11).
Menurutnya, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Namun, semua masyarakat harus memberikan dukungan, serta menghindari perlakuan diskriminatif.
"Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menempatkan penyandang disabilitas di tempat setara," imbuh Juliari.
Baca juga: KPAI: Banyak Anak Alami Kekerasan Fisik dan Psikis Saat Pandemi
Pemerintah dikatakannya berupaya memberikan peluang yang setara kepada penyandang disabilitas. Mengacu undang-undang, terdapat kewajiban bahwa 2% PNS dan 1% pegawai swasta merupakan kaum disabilitas.
Akan tetapi, dia mengakui bahwa implementasi regulasi tersebut belum maksimal. Di lingkungan Kementerian Sosial, lebih dari 2% PNS adalah penyandang disabilitas. Namun, implementasi di instansi atau lembaga lain tidak demikian.
Juliari tetap optimistis amanat undang-undang bisa terwujud. Apalagi, Menteri BUMN dan Menteri Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk menerapkan regulasi tersebut.(OL-11)
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved