Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan masih ada daerah yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Mulai dari perlakuan, hingga ketersediaan fasilitas publik.
Hal tersebut bentuk diskriminasi yang harus diatasi bersama. "Pastinya ada yang masih diskriminatif. Kita mengimbau fasilitas publik, seperti transportasi, harus benar-benar ramah disabilitas," ujar Juliari dalam konferensi pers, Rabu (18/11).
Menurutnya, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Namun, semua masyarakat harus memberikan dukungan, serta menghindari perlakuan diskriminatif.
"Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menempatkan penyandang disabilitas di tempat setara," imbuh Juliari.
Baca juga: KPAI: Banyak Anak Alami Kekerasan Fisik dan Psikis Saat Pandemi
Pemerintah dikatakannya berupaya memberikan peluang yang setara kepada penyandang disabilitas. Mengacu undang-undang, terdapat kewajiban bahwa 2% PNS dan 1% pegawai swasta merupakan kaum disabilitas.
Akan tetapi, dia mengakui bahwa implementasi regulasi tersebut belum maksimal. Di lingkungan Kementerian Sosial, lebih dari 2% PNS adalah penyandang disabilitas. Namun, implementasi di instansi atau lembaga lain tidak demikian.
Juliari tetap optimistis amanat undang-undang bisa terwujud. Apalagi, Menteri BUMN dan Menteri Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk menerapkan regulasi tersebut.(OL-11)
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Peserta retreat berasal dari 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Gus Ipul, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan kerja tim.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved