Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan masih ada daerah yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Mulai dari perlakuan, hingga ketersediaan fasilitas publik.
Hal tersebut bentuk diskriminasi yang harus diatasi bersama. "Pastinya ada yang masih diskriminatif. Kita mengimbau fasilitas publik, seperti transportasi, harus benar-benar ramah disabilitas," ujar Juliari dalam konferensi pers, Rabu (18/11).
Menurutnya, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Namun, semua masyarakat harus memberikan dukungan, serta menghindari perlakuan diskriminatif.
"Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menempatkan penyandang disabilitas di tempat setara," imbuh Juliari.
Baca juga: KPAI: Banyak Anak Alami Kekerasan Fisik dan Psikis Saat Pandemi
Pemerintah dikatakannya berupaya memberikan peluang yang setara kepada penyandang disabilitas. Mengacu undang-undang, terdapat kewajiban bahwa 2% PNS dan 1% pegawai swasta merupakan kaum disabilitas.
Akan tetapi, dia mengakui bahwa implementasi regulasi tersebut belum maksimal. Di lingkungan Kementerian Sosial, lebih dari 2% PNS adalah penyandang disabilitas. Namun, implementasi di instansi atau lembaga lain tidak demikian.
Juliari tetap optimistis amanat undang-undang bisa terwujud. Apalagi, Menteri BUMN dan Menteri Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk menerapkan regulasi tersebut.(OL-11)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved