Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan masih ada daerah yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Mulai dari perlakuan, hingga ketersediaan fasilitas publik.
Hal tersebut bentuk diskriminasi yang harus diatasi bersama. "Pastinya ada yang masih diskriminatif. Kita mengimbau fasilitas publik, seperti transportasi, harus benar-benar ramah disabilitas," ujar Juliari dalam konferensi pers, Rabu (18/11).
Menurutnya, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Namun, semua masyarakat harus memberikan dukungan, serta menghindari perlakuan diskriminatif.
"Ini merupakan tanggung jawab negara untuk menempatkan penyandang disabilitas di tempat setara," imbuh Juliari.
Baca juga: KPAI: Banyak Anak Alami Kekerasan Fisik dan Psikis Saat Pandemi
Pemerintah dikatakannya berupaya memberikan peluang yang setara kepada penyandang disabilitas. Mengacu undang-undang, terdapat kewajiban bahwa 2% PNS dan 1% pegawai swasta merupakan kaum disabilitas.
Akan tetapi, dia mengakui bahwa implementasi regulasi tersebut belum maksimal. Di lingkungan Kementerian Sosial, lebih dari 2% PNS adalah penyandang disabilitas. Namun, implementasi di instansi atau lembaga lain tidak demikian.
Juliari tetap optimistis amanat undang-undang bisa terwujud. Apalagi, Menteri BUMN dan Menteri Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk menerapkan regulasi tersebut.(OL-11)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved