PADA 2002, Indonesia akan memasuki era penyiaran digital. Meskipun terlambat dan tertinggal dengan negara lainnya, migrasi siaran ini akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya peningkatan ekonomi.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio mengatakan digitalisasi tak hanya mengubah tatanan penyiaran di Tanah Air tapi juga kehidupan masyarakat. Salah satunya, memicu peningkatan perekonomian masyarakat di daerah.
“Penyiaran digital akan menciptakan banyak peluang usaha. Peluang ini tidak hanya untuk pelaku industri penyiaran, tapi juga untuk masyarakat daerah seperti masyarakat di Cirebon,” kata Agung dalam sambutan ketika membuka kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital, yang di selenggarakan KPI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (7/11).
Menurutnya, peningkatan ekonomi tersebut disebabkan oleh mudahnya masyarakat daerah menerima seluruh informasi dari lembaga penyiaran. Sistem siaran digital memiliki kemampuan menutup wilayah-wilayah yang sulit terjangkau siaran atau blank spot yang ada di Tanah Air.
“Dalam catatan kami, baru 53% wilayah Indonesia yang baru terlayani siaran. Masih ada sekitar 47% wilayah yang belum mendapatkan siaran dari lembaga penyiaran lokal maupun nasional. Dengan sistem siaran digital, daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau siaran ini sudah dapat menikmati siaran. Pemerataan informasi jadi terwujud,” ujar Agung.
Sistem baru tersebut, juga dapat meningkatkan daya saing industri penyiaran. Kemunculan stasiun televisi baru dalam penyiaran digital akan menciptakan keragaman isi siaran. Jika pelaku usaha baru berasal dari daerah, hal ini akan memberi dampak positif pada daerah tersebut.
“Siaran digital akan menciptakan peluang besar bagi daerah untuk dapat dikenal baik itu potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan dan sumber daya alamnya oleh daerah lain, bahkan luar negeri. Ini termasuk tanggungjawab kami untuk juga menumbuhkan industri penyiaran di Tanah Air,” jelas Agung.
Ia menyebutkan keberadaan lembaga penyiaran di daerah, baik TV maupun radio, sangat penting. Salah satunya, sebagai media penjernih terhadap informasi-informasi di media sosial yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“TV dan radio memiliki mekanisme dan SOP yang jelas. Bahkan ada payung hukumnya. Sedangkan media sosial tidak jelas dan tidak ada aturannya,” jelasnya.
Pada masa pandemi covid- 19 ini, peran TV semakin penting untuk membantu proses belajar anak dari rumah. Sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia menerima siaran TV teresterial. Hal itu tentunya menghambat proses belajar anak dari rumah. “Siaran TV sangat membantu kelanjutan pendidikan mereka yang tidak bisa diselenggarakan di sekolah. Karenanya, jika digitalisasi ini sudah berjalan, tidak akan ada lagi hambatan bagi anak-anak untuk belajar lewat layer kaca,” tandas Agung.
Pada kesempatan itu hadir Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Al Masyhari, yang sekaligus membuka kegiatan yang berlangsung secara daring dan juga dihadiri peserta dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan. Para peserta juga menjalani proses rapid untuk memenuhi syarat ikut serta dalam kegiatan secara offline.
Sosialisasi tersebut diisi talkshow dengan narasumber Anggota DPR RI Dave Laksono, Direktur Penyiaran Kemkominfo Geryantika, Secretary SCM Gilang Iskandar, dan Komisioner KPI Pusat Mohamad Reza dengan moderator Novi Aprillia. (S1-25)
