Survei LSI: 57,8% Masyarakat Puas Kinerja Jokowi Tangani Korona

LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi covid-19. Sebanyak 57,8% responden puas atas kinerja Presiden Jokowi sedangkan 39,4% responden mengaku tidak puas.

"Di Oktober hampir 58% menyatakan mereka puas dengan penanganan virus oleh pemerintah. Yang tidak puas hampir 40% ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah meskipun mayoritas menyatakan puas," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei secara daring, Selasa (3/11).

Djayadi mengungkapkan sejauh ini mayoritas warga merasa puas dengan kinerja Presiden dalam menangani wabah. Pola tersebut relatif ajeg dalam tiga bulan terakhir.

Hasil survei itu juga mengungkapkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam penanganan pandemi khususnya terkait penyaluran bantuan sosial. Hasilnya, Presiden menjadi institusi yang paling dipercaya. Kepercayaan terhadap Presiden terkait penyaluran bansos yakni 81% kemudian diikuti pemprov 79%, Kementerian Sosial 78%, serta pemkab/pemkot yang juga 78%.

"Kepercayaan kepada sejumlah lembaga pada Oktober yang paling tinggi kepada Presiden kemudian disusul pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan Gugus Tugas. Ini institusi yang dipercaya masyarakat untuk mengawasi agar bansos itu tepat sasaran," kata Djayadi.

Masih terkait penyaluran bansos, 50,6% warga yang disurvei menyatakan menerima bantuan dari pemerintah. Mayoritas responden yang mengaku menerima bantuan itu verasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, berpendidikan SLTA ke bawah, dan berpenghasilan di bawah Rp4 juta.

"Distribusi bansos dari hasil survei ini lebih banyak ke masyarakat menengah ke bawah artinya sudah cukup tepat karena mereka yang paling membutuhkan. Yang paling banyak menerima ialah kalangan pekerja kasar, ibu rumah tangga, dan lainnya. Dari sisi ini bisa dikatakan sudah cukup tepat," kata Djayadi.

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metode random sampling melalui wawancara telepon dalam kurun waktu 13-17 Oktober 2020. Margin of error survei 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar mengapresiasi hasil survei tersebut sebagai bahan masukan. Ia mengatakan pada tahap awal, penyaluran bansos memang tidak mulus lantaran persoalan data. Pihaknya bersama pemda dan KPK kemudian berkoordinasi untuk mengupayakan perbaikan data.

"Awal-awal memang di lapangan tidak semua mulus tapi kemudian semakin ke sini semakin merata. Tidak mudah karena bantuannya begitu besar," ujarnya.

Dadang mengatakan penyaluran bansos yang begitu besar juga menjadi perhatian terkait risiko kecurangan dan penyimpangan. Pihaknya juga telah berkoodrinasi dengan kepolisan, kejaksaan, dan KPK untuk meminimalisasi penyimpangan.

"Ini punya potensi atau risiko penyimpangan baik yang ada di lembaga kami maupun di masyarakat. Maka akuntabilitas menjadi perhatian kami. Presiden sendiri juga memantau Kemensos dalam menyalurkan program jaring pengaman sosial," ungkapnya. (OL-13)

Baca Juga: Orang Lebih Takut Kesulitan Ekonomi Dibanding Tertular Covid-19