Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SEBANYAK 30 aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar untuk menjadi negosiator bidang perubahan iklim sejak tanggal 2 hingga 6 November 2020.
Program ini dikembangkan agar generasi muda ASN memiliki kapasitas untuk mewakili Indonesia dalam menegosiasikan kepentingan Bangsa terkait perubahan iklim di tingkat global.
Indonesia saat ini tengah memperjuangkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dan hingga 41% pada tahun 2030 sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim.
Pada saat membuka pelatihan, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, menyatakan bahwa program peningkatan kapasitas negosiator ini sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dinamika politik bidang perubahan iklim di perundingan internasional semakin dinamis menuntut para negosiator untuk dinamis pula dalam menyikapi perubahan yang sangat cepat tersebut.
Oleh karena itu, Alue Dohong memandang perlunya penguatan kapasitas para ASN untuk menjadi negosiator dalam perundingan internasional.
“Saya melihat pelatihan negosiator ini sangat penting, karena memiliki kemampuan bidang teknis dan informasi yang kuat saja tidak cukup. Informasi dan data yang kuat perlu dikomunikasikan sebagai scientific based information yang digunakan dalam perundingan,” ungkap Alue Dohong.
Alue Dohong kemudian berharap agar para negosiator Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam setiap perundingan internasional terkait perubahan iklim.
“Saya ingin para negosiator Indonesia tidak menjadi pengikut saja, tapi turut mewarnai dalam pengambilan keputusan dalam perundingan karena Indonesia sebagai salah satu pemilik kawasan hutan tropis, hutan mangrove dan lahan gambut yang terbesar di dunia, kita harus menjadi drivers, bukan followers!” tegas Alue Dohong.
Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar yang juga hadir pada kesempatan ini memberikan apresiasi atas terselenggaranya program peningkatan kapasitas negosiator perubahan iklim. “Perubahan iklim merupakan kenyataan yang sedang terjadi dan harus kita hadapi,” ungkap Mehendra.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), KLHK, Ruandha A. Sugardiman pada laporannya menjelaskan bahwa palatihan ini berawal dari pertemuan Wakil Menteri LHK dan Wakil Menteri Luar Negeri pada 16 Juli 2020 yang salah satu pokok bahasannya adalah terkait penguatan kapasitas negosiator perubahan iklim.
Pelatihan Tingkat Dasar untuk menjadi negosiator bidang perubahan iklim sejak tanggal 2 hingga 6 November 2020.
Dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut, perwakilan unit-unit lingkup Direktorat Jenderal PPI bersama-sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM di KLHK, Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kemlu, serta perwakilan beberapa unit direktorat teknis di Kemlu telah menyusun suatu Kurikulum dan Silabus Peningkatan Kapasitas Negosiator Perubahan Iklim.
“Kurikulum dan Silabus tersebut telah diperinci ke dalam 3 jenjang yakni Tingkat Dasar, Tingkat Lanjutan, dan Tingkat Mahir. Masing-masing tingkatan memiliki kriteria dan target tersendiri dalam rangka menghasilkan negosiator perubahan iklim, yang cakap dan kompeten sesuai tingkatan peran masing-masing, untuk diterjunkan dalam perundingan perubahan iklim di tingkat global,” ungkap Ruandha.
Ruandha menerangkan, pelaksanaan pelatihan akan menerapkan penggunaan e-learning management system sebagai metode pembelajaran interaktif secara online. Metode ini memungkinan pelibatan jumlah peserta lebih banyak dan memberikan kemudahan peserta mengikuti pembelajaran di manapun dan kapan saja, serta sesuai dengan tingkatan kemampuan dan kondisi peserta.
Selain itu, metode ini memberikan kemudahan untuk pemutakhiran materi diklat secara cepat dan memungkinkan untuk mempertahankan standard mutu pelatihan.(RO/OL-09)
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
Hal itu terlihat dari kondisi lilitan lakban yang menutupi semua wajah dan posisi tubuh yang tidak menunjukkan ada tanda-tanda gelagapan akibat pernafasan tersumbat.
Irjen Karyoto mengatakan banyak bukti yang perlu dipelajari penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Tim Forensik. Baik CCTV, hasil autopsi, dan alat bukti digital.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
Aparat Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi dari internal Kemenlu sebagai bagian dari penyelidikan diplomat muda Kementerian Luar Negeri.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved