Presiden Minta Vaksinasi Disiapkan dengan Baik

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar rencana pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin covid-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan detil, mulai dari pengadaan, distribusi, sampai implementasi di lapangan.

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin (19/10).

Tahap implementasi, lanjutnya, merupakan titik kritis dari proses vaksinasi. Hal tersebut harus benar-benar dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat.

“Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu dan apa alasannya. Itu harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, itu juga dijelaskan betul,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya persiapkan teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk penyediaan pelatihan kepada para petugas yang terlibat.

"Saya minta agar WHO dilibatkan agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya itu menjadi jelas. Karena vaksin-vaksin pun ini harus mendapatkan perlakuan yang spesifik, tiap vaksin beda-beda,” kata Presiden.

Yang tidak kalah penting, pemerintah juga harus bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat terkait segala hal yang berkaitan dengan vaksin, mulai dari kehalalan dan kualitas.

"Jika tidak, ini akan dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja," jelas Jokowi.

Ia berharap pelaksanaan pemberian vaksin bisa berjalan dengan lancar sehingga situasi akan kembali normal.

Ketika saat itu tiba, kegiatan ekonomi akan kembali bergeliat sehingga pendapatan masyarakat juga akan terangkat.

"Semoga, awal tahun depan, kita sudah mulai vaksinasi hingga keadaan mulai pulih kembali, keadaan menuju ke normal, pariwisata hidup lagi, hotel-hotel penuh lagi. Toko-toko akan mulai kedatangan pembeli sebanyak pada saat sebelum pandemi atau mungkin lebih baik dari itu," papar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Kepala negara mengungkapkan, selama tujuh bulan menangani pandemi, pemerintah terus bekerja keras mencari titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi," tuturnya.

Jokowi menyatakan menjadikan kesehatan sebagai prioritas bukan berarti harus mengorbankan aspek ekonomi. Jika mengorbankan ekonomi, imbuh Presiden, kehidupan masyarakat juga akan terdampak. Sebab itu, pemerintah juga mengeluarkan tindakan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.

"Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas," pungkas Kepala Negara. (OL-8).