KEMENTERIAN Dalam Negeri memberkan restu kepada Pemprov DKI Jakarta memperberat sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan covid-19.
Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan restu tersebut tergambar dari hasil evaluasi Kemendagri yang tidak menyinggung substansi pemberian sanksi pelanggaran dalam rancangan peraturan daerah (raperda) penanggulangan covid milik Pemprov DKI.
"Iya mereka sudah selesai evaluasi raperda kita. Dari evaluasi itu tidak ada yang menyangkut substansi. Hanya redaksional saja. Sanksi juga tidak ada yang tidak disetujui," kata Pantas saat dihubungi mediaindonesia.com, Minggu (18/10).
Pantas menyebut sanksi yang diperberat di dalam raperda dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada warga yang menghalangi atau menghambat penanggulangan covid.
Baca juga : Penyakit Kronis Buat Dunia Rentan Covid-19
Semisal warga yang menolak tes swab sebagai bagian dari 'active case finding' bisa dijerat dengan denda Rp5 juta.
"Iya itu kan untuk efek jera. Jadi pemerintah itu harus seimbang antara kasih sayang dengan hukuman. Kasih sayangnya itu dengan sosialisasi dan edukasi. Kalau sudah begitu masih melanggar ya harus disanksi," terang Pantas.
Rencananya raperda ini akan disahkan besok dalam rapat paripurna DPRD DKI.
"Iya rencananya besok paripurna jam 2 siang. Tapi sebelum itu ada rapat pimpinan dewan untuk menyempurnakan kembali. Tadi kan ada catatan-catatan dari Kemendagri yang harus kita ikuti walaupun hanya redaksional saja," pungkasnya.
Sebelumnya, pada Senin (12/10) lalu, raperda penanggulangan covid-19 DKI selesai dibahas oleh DPRD DKI. Selanjutnya, raperda itu diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Tahap selanjutnya adalah pengesahan raperda dalam rapat paripurna. Kemudian, raperda itu kembali dikirimkan ke Kemendagri untuk diundangkan.(OL-2)
