Komnas HAM Minta Masyarakat tidak Tolak Vaksin Covid-19

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai upaya pemerintah menyediakan vaksin covid-19 sesuai dengan konsep HAM. Masyarakat diminta menggunakan vaksin tersebut setelah tersedia.

"Negara sudah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19 lebih lanjut. (Masyarakat) harus memikirkan hak kesehatan atas dirinya," ujar Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, dalam diskusi virtual, Senin (12/10).

Sandra menambahkan, vaksin membuat masyarakat harus menyadari hak kesehatan yang dibutuhkan orang yang ada di sekitarnya. Dikhawtirkan individu yang menolak vaksin covid-19 dapat menularkan.

Baca juga: Pemerintah Susun Prokes Cegah Klaster Keluarga

"Kita sendiri bisa menyebarkan virus. Vaksin ini sejalan dengan hak asasi," tuturnya.

Selain itu, Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mimin Dwi Hartono meminta pemerintah menyusun skala prioritas dalam pemberian vaksin covid-19. Mengingat vaksin yang ditargetkan dapat distribusikan akhir 2020 berjumlah terbatas.

"Siapa saja, misalkan dokter, perawat, tenaga medis yang mendukung kerja di fasilitas kesehatan," tuturnya.

Kemudian, masyarakat dengan kategori lansia dinilai juga memerlukan vaksin covid-19. Sebagian besar lansia memiliki penyakit penyerta yang akan memperburuk kondisi kesehatan apabila terpapar virus tersebut.

"Memang yang berumur 60 tahun ke atas banyak yang meninggal. Saya kira jadi bagian penting lansia," jelasnya.

Pemerintah akan memulai program vaksin covid-19 pada awal November 2020.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto setelah melakukan kunjungan ke Tiongkok, akhir pekan lalu.

Pada pertemuan tersebut, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian beberapa vaksin-19.

Terawan mengatakan, saat ini, persiapan detail untuk program vaksinasi terus dilakukan dengan memprioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Terawan dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).