Tren Kegempaan Meningkat, Waspadai Tsunami

BADAN Meteorologi Klimatologi  dan Geofisika (BMKG) mencatat dari data monitoring kegempaan sejak 2017 telah terjadi tren peningkatan aktivitas gempabumi di Indonesia, baik dalam jumlah maupun kekuatan. Kejadian gempabumi sebelum 2017 rata-rata hanya 4000-6000 kali dalam setahun, dengan kekuatan lebih dari 5.

Namun setelah 2017 jumlah kejadian itu meningkat menjadi lebih dari 7000 kali dalam setahun. Bahkan 2018 tercatat sebanyak 11.920 kali dan 2019 sebanyak 11.588 kejadian gempa.

"Ini bukan lagi peningkatan, tapi sebuah lonjakan yang cukup signifikan. Dengan data dan fakta bahwa kejadian tsunami yang terjadi di dunia sebagian besar dipicu oleh gempa bumi tektonik. Tentunya tren kejadian gempa yang melonjak ini juga mengakibatkan meningkatnya potensi tsunami. Sehingga perlu diperkuat kehandalan Sistem Mitigasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami, mengingat hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempabumi," papar Dwikorita Rakornas Virtual Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dan Gempabumi-Tsunami Tahun 2020/2021 Rabu (7/10).

Selain itu fakta menunjukkan tsunami tidak hanya dipicu oleh gempabumi tektonik. Pada Desember 2018, terjadi peristiwa typical tsunami Selat Sunda tepatnya 22 Desember 2018 yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api di laut yang menurut statistik, kejadian tsunami tersebut sangatlah langka yaitu sebanyak 5% dari total kejadian tsunami di dunia.

Berdasarkan data tersebut, Dwikorita menjelaskan mitigasi serta peringatan dini gempabumi dan tsunami serta cuaca dan iklim ekstrem merupakan hal yang mendesak untuk dipersiapkan dan diperkuat. Masalah dan gap antara pusat dan daerah harus segera diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan Zero Victims.

"Sebagai contoh, pada 6 Oktober kemarin kami baru saja melaksanakan gladi evakuasi tsunami IOWave 20 yang diselenggarakan secara nasional dan internasional. Di situ teridentifikasi ternyata beberapa sirine tsunami tidak berfungsi, sementara untuk memperbaiki atau mengganti sudah tidak ada yang menyediakan suku cadangnya," terangnya

Menurutnya, kondisi itu hanya masalah teknis atau mikro tapi dampaknya bisa besar sehingga perlu koordinasi yang lebih baik antara pusat dengan daerah, antara BNPB sebagai Koordinator dengan Kepala Daerah atau BPBD.

"Mari kita rumuskan bersama alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan teridentifikasi. Dan pada akhirnya akan kita rumuskan rencana aksi bersama untuk mewujudkan Zero Victims dalam menghadapi multi-bencana hidrometeorologi, gempabumi, dan tsunami," pungkas Dwikorita.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam merespons informasi potensi bencana yang disampaikan oleh BMKG.

"Saya mendapatkan informasi dari Kepala BMKG bahwa peningkatan curah hujan akibat La Nina ini bisa sampai 40%. Jadi tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan K/L, Gubernur, Bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19," tegas Luhut.

Menurut Menko Luhut, kemajuan teknologi yang dimilik oleh BMKG saat ini dapat memudahkan siapapun untuk mengakses informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Oleh karena itu, Luhut meminta para pimpinan K/L dan daerah menjadikan informasi BMKG sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan.

"Apa yang dilakukan oleh BMKG ini menurut saya sangat penting. Mulai saat ini kita harus memperhatikan apa saja informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Terlebih kita masih dalam situasi pandemi. Jika kita lengah kemudian terjadi bencana seperti banjir dan tsunami, itu bisa menimbulkan situasi chaos dan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Luhut meminta semua pihak berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menghadapi bencana. Sinergi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam upaya peningkatan mitigasi perlu diperkuat implementasinya.

"Mohon bapak ibu pimpinan, para kepala daerah untuk betul-betul bersinergi. Ini masalah kita bersama dan harus kita selesaikan bersama. Tidak boleh lagi saling menyalahkan dalam urusan bencana," pungkas Luhut. (OL-3)