Kemendagri Gandeng LSM dan Ormas dalam Penanganan Covid-19

LEMBAGA swadaya masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan dilibatkan dalam upaya percepatan penanganan pandemi covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  No 440 yang dikeluarkan pada Selasa (6/10) tentang  Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LSM (Lernbaga Swadaya Masyarakat) melalui skema Swarelola Tipe lll, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 

"Kerjasama antara Pemda dan Ormas juga diharapkan  memberi kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk pemberdayaan dalam percepatan penanganan Covid-19," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/10).

Lebih jauh ia menjelaskan, berdasarkan SE tersebut,  barang dan jasa yang dapat disediakan Ormas termasuk LSM melalui dapat berupa penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium, pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan

tertentu, barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya, barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, seperti pembuatan media sosialisasi Covid-19.

Baca juga : Satgas Covid-19 Ingatkan Pemda Antisipasi Bencana Banjir

Ada pun tujuan kerjasama yang diperbolehkan, ujarnya, antara lain, peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dengan memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas, peningkatan partisipasi masyarakat datam proses pencegahan danpenanganan Covid-19, dan efektifitas dan efisiensi kinerja penrerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Sementara itu, menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan menyampaikan syarat bagi Ormas dan LSM agar dapat melaksanakan kerjasama dengan pemda ialah harus berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki perangkat

organisasi, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasayang diadakan, memiliki neraca keuangan yang diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir, memiliki alamat yang jelas, dan memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam menyediakan barang/jasa sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

"Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kerjasama dengan Ormas termasuk LSM, Pemda wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan," terang Benni. (OL-2)