Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERANG terhadap virus covid-19 ternyata belum tergambar dari sisi anggaran. Pasalnya, penyaluran anggaran penanganan covid-19 untuk sektor kesehatan baru sebesar Rp21,79 triliun atau 24,9% dari total dana yang disiapkan yakni Rp87,55 triliun.
Wakil Menteri Keuangam Suahasil Nazara menyebutkqn anggaran tersebut sudah tersalur ke lima program utama yakni insentif tenaga kesehatan Rp3,1 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,2 triliun, belanja penanganan covid-19 Rp11,67 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,19 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp2,58 triliun serta santunan kematian tenaga kesehatan Rp0,029 triliun.
"Kita akan memastikan bahwa pagu ini akan terserap maksimal sampai akhir tahun," ujar Suahasil dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/9).
Namun, jika masih tersisa ruang yang cukup lebar, ia mengatakan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengadaan vaksin covid-19.
"Tapi kita akan tetap menyiapkan anggaran khusis untuk vaksin itu dan akan kita lakukan. Tentu seperti yang sudah disampaikan beberapa kali, vaksin ini bukan sekadar masalah membeli. Kalau kita sudah membeli, kita juga harus memiliki anggaran untuk melakukan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentu ini menjadi pekerjaan lintas sektoral," tandasnya. (OL-8)
"Jadi, lem aibon baru puncaknya saja dari gunung es, permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran DKI," ungkap Zita
Usulan PMD untuk BUMD masih dibahas oleh DPRD DKI Jakarta
"Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik menilai bahwa pengunggahan video rekaman rapat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan respons baik dari masyarakat dengan kepuasan sebesar 70%.
Menurutnya, hal ini kontradiksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saaat diminta melakukan penghematan dalam anggaran 2020.
KPK bisa juga terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi Pemprov DKI untuk menguatkan kapasitas birokrasi serta sistem penganggar
Biar cepat habis, dueit anggaran aku SERAP di rumah...
Sejauh ini belum ada pelaksanaan audit untuk melihat efektivitas kebijakan dan transparansi anggaran hingga perlindungan sosial bagi seluruh warga DKI.
PEMPROV DKI sudah selesai menindaklanjuti sejumlah temuan BPK RI pada LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belakangan menjadi sorotan publik. Mereka yang menyebarkan tidak paham.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp695 triliun. Sedangkan pemerintah daerah sebesar Rp78 triliun dan dana desa sebanyak Rp28 triliun.
Pada tahun ini, total APBD Riau mencapai Rp12,379 triliun, naik 30,38 persen dari APBD 2019 yang Rp9,494 triliun. Namun penyerapan anggaran baru 47 persen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved