Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Kota Bogor terus melanjutkan program Pembatasan Sosial Berskala Mikro di daerah-daerah yang masih berstatus zona merah.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim upaya tersebut cenderung lebih efektif ketimbang melakukan pembatasan sosial dengan cakupan yang lebih luas.
"Dengan pembatasan berskala mikro, kita bisa menggunakan anggaran secara lebih efektif dan optimal. Dana yang digunakan lebih fokus kepada titik-titik yang memiliki risiko tinggi saja sehingga tepat sasaran," ujar Bima dalam diskusi daring, Kamis (24/9).
Secara lebih rinci, ia menjelaskan tiga strategi dalam mendukung PSBM.
Pertama, setiap kecamatan atau kelurahan di Bogor wajib memiliki tim pelacak kasus positif.
"Tugas mereka adalah mengumpulkan minimal 20 nama yang terindikasi melakukan kontak langsung dengan setiap kasus positif yang muncul. Pengumpulan dilakukan dalam 48 jam," jelasnya.
Baca juga : Pasien Covid-19 Sembuh di 5 Provinsi Ini Diatas Rerata Nasional
Tim tersebut juga melakukan penilaian terhadap kemampuan isolasi mandiri masyarakat yang terpapar covid-19 atau individu yang melakukan kontak langsung. Jika dinilai tidak mampu, tim akan merujuk ke rumah sakit rujukan.
Strategi kedua adalah membentuk tim yang berisikan anggota karang taruna, himpunan pengusaha muda dan beberapa organisasi lain untuk mengawasi kegiatan masyarakat.
"Mereka akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau pengusaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan," tutur Bima.
Ketiga, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim yang terdiri dari tokoh agama dan dokter untuk melakukan serangkaian edukasi terkait covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan pembatasan sosial berskala mikro memang lebih ampuh karena masing-masing cakupan kecil wilayah memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.
"Pengendalian bisa lebih fokus di daerah itu. Pemerintah daerah setempat juga bisa menjaga supaya tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lain maupun sebaliknya," ucapnya. (OL-7)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved