Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA daerah meminta adanya sinkronisasi data covid-19 antara daerah dan pusat. Hal ini disampaikan juru bucaea Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi. Pihaknya mendapat banyak masukan dari para gubernur terkait hal tersebut.
"Ia (Ridwan Kamil) meminta agar ada penyamaan data penderita covid-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat," kata Jodi dalam Rakor Pengendalian Covid-19 secara virtual pyang dipimpin Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kamis (17/9).
Selain itu, Ridwan juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat mempelajari aplikasi pemantauan covid-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Kemudian, lanjut Jodi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga meminta agar ada format baku dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) tentang penghitungan angka kematian penderita covid-19.
"Saya ingin Kemenkes memberikan acuan baku mengenai format penghitungan angka kematian, apakah dihitung karena covid-19 atau kematian dengan covid-19. Ini sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengendalian kasus covid-19," ujar Khofifah seperti dikutip oleh Jodi.
Baca juga: Hadapi Gelombang Kedua Covid-19, Tasikmalaya Perketat Aturan
Menurut Jodi, dalam rapat tersebut, Menko Luhut minta agar sampai akhir tahun pemerintah pusat dan daerah fokus menangani covid-19.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita covid-19 sebelum vaksin atau obat ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis maka laju penambahan kasus dapat ditekan," pungkas Jodi.
Hadir dalam rakor pengendalian covid-19 yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Selain itu, hadir pula para petinggi TNI dan Polri dari 8 provinsi utama.(OL-5)
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved