Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA daerah meminta adanya sinkronisasi data covid-19 antara daerah dan pusat. Hal ini disampaikan juru bucaea Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi. Pihaknya mendapat banyak masukan dari para gubernur terkait hal tersebut.
"Ia (Ridwan Kamil) meminta agar ada penyamaan data penderita covid-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat," kata Jodi dalam Rakor Pengendalian Covid-19 secara virtual pyang dipimpin Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kamis (17/9).
Selain itu, Ridwan juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat mempelajari aplikasi pemantauan covid-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Kemudian, lanjut Jodi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga meminta agar ada format baku dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) tentang penghitungan angka kematian penderita covid-19.
"Saya ingin Kemenkes memberikan acuan baku mengenai format penghitungan angka kematian, apakah dihitung karena covid-19 atau kematian dengan covid-19. Ini sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengendalian kasus covid-19," ujar Khofifah seperti dikutip oleh Jodi.
Baca juga: Hadapi Gelombang Kedua Covid-19, Tasikmalaya Perketat Aturan
Menurut Jodi, dalam rapat tersebut, Menko Luhut minta agar sampai akhir tahun pemerintah pusat dan daerah fokus menangani covid-19.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita covid-19 sebelum vaksin atau obat ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis maka laju penambahan kasus dapat ditekan," pungkas Jodi.
Hadir dalam rakor pengendalian covid-19 yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Selain itu, hadir pula para petinggi TNI dan Polri dari 8 provinsi utama.(OL-5)
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
PEREBUTAN kursi orang nomor satu di Indonesia 2024 diprediksi bakal berlangsung ketat.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved