Penyaluran SubsidiPulsa Harus Transparan

BANTUAN subsidi pulsa untuk kuota internet dari pemerintah senilai Rp7,2 triliun yang diperuntukan siswa, mahasiswa, dosen, dan guru serta guru honorer diharapkan berlangsung transparan dan akuntabel.

“Mengingat dana yang amat besar maka pemerintah atau Kemendikbud mesti sangat hati-hati dan penyaluran subsidi pulsa kuota internet ini tepat sasaran bagi siswa, mahasiswa, dosen, guru, serta guru honorer,” kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rasyidi di Jakarta, kemarin.

Tentang kriteria penerima subsidi, Unifah menyerahkan kepada pemerintah melalui Kemendikbud untuk meng-aturnya. “Kriteria penerima subsidi pulsa ini silakan pihak Ke-mendikbud yang mengatur.

Hal terpenting harus ada transparansi dan akuntabilitas, baik dari provider mau-pun pihak yang mendapat ke-wenangan sebagai pelaksana anggaran dan penyalur,” tegasnya.

Lebih lanjut Unifah meng-ingatkan pentingnya sinkro-nisasi pendataan dari sekolah dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud. Yang tak kalah pentingnya ialah ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menambahkan, dalam penyaluran distribusi pulsa kuota internet demi keperluan pembelajaran ja-rak jauh itu pihaknya akan melibatkan jaringan FSGI untuk mengawasi.

Anggota FSGI diminta memantau perkembangan di lapangan dengan pendataan dan ver-val (verifikasi dan validasi) nomor ponsel siswa mela-lui dapodik sekolah masing masing.

Dari laporan data tersebut, lanjut Heru, pengurus FSGI akan melakukan analisis berbagai kendala yang ter-jadi. “Jika pantauan kami menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam distri-busi, akan kami laporkan,” tegasnya. (Bay/H-1