Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 telah mengubah berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di bidang-bidang lain, termasuk pendidikan.
Akibat pandemi, aktivitas belajar mengajar tidak lagi berjalan dengan cara-cara lama. Standar normalitas telah berubah.
Berkaca dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo pun ingin agar perubahan-perubahan itu bisa dirumuskan, dijembatani dengan sempurna sehingga tidak menyulitkan para pelajar, pengajar, dan seluruh insan di dunia pendidikan.
Baca juga: Negara Harus Optimalkan Perlindungan Sosial Pekerja Saat Pandemi
Dalam hal perguruan tinggi, Jokowi menilai, seluruh institusi pendidikan yang ada sudah semestinya membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi yang terbuka luas.
"Standar normalitas baru harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan tentang key performance indicator dosen, kebijakan tentang program prioritas perguruan tinggi, kebijakan tentang alokasi anggaran, kebijakan infrastrukturnya, SOP-SOP, semua harus dirumuskan," ujar Jokowi dalam acara peringatan Dies Natalis ke-63 Universitas Padjajaran secara virtual, Jumat (11/9).
Demikian pula di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Berbagai standar normalitas baru harus segera dirumuskan.
"Saat ini adalah awal abad digital. Berbagai riset dan pengembangan teknologi di bidang digital seharusnya memperoleh prioritas. Bagaimana teknologi digital, big data analityc, artificial intellegence bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang," lanjut kepala negara.
Ia berpesan agar inovasi dan digitalisasi dalam revolusi teknologi jilid keempat bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi dan pengembangan kewirausahaan di berbagai sektor.
"Untuk itu, kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Kita harus punya waktu, energi dan keberanian untuk melakukan perubahan. Kita harus terus menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan iptek," tegasnya.
Dengan nama besar, kemampuan dan jaringan yang sangat kuat ia meyakini Universitas Pajdjajaran mempunyai potensi luar biasa untuk memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Unpad harus mampu melakukan inovasi pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berkontribusi untuk indonesia maju," tandasnya. (OL-1)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved