Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 telah mengubah berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di bidang-bidang lain, termasuk pendidikan.
Akibat pandemi, aktivitas belajar mengajar tidak lagi berjalan dengan cara-cara lama. Standar normalitas telah berubah.
Berkaca dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo pun ingin agar perubahan-perubahan itu bisa dirumuskan, dijembatani dengan sempurna sehingga tidak menyulitkan para pelajar, pengajar, dan seluruh insan di dunia pendidikan.
Baca juga: Negara Harus Optimalkan Perlindungan Sosial Pekerja Saat Pandemi
Dalam hal perguruan tinggi, Jokowi menilai, seluruh institusi pendidikan yang ada sudah semestinya membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi yang terbuka luas.
"Standar normalitas baru harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan tentang key performance indicator dosen, kebijakan tentang program prioritas perguruan tinggi, kebijakan tentang alokasi anggaran, kebijakan infrastrukturnya, SOP-SOP, semua harus dirumuskan," ujar Jokowi dalam acara peringatan Dies Natalis ke-63 Universitas Padjajaran secara virtual, Jumat (11/9).
Demikian pula di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Berbagai standar normalitas baru harus segera dirumuskan.
"Saat ini adalah awal abad digital. Berbagai riset dan pengembangan teknologi di bidang digital seharusnya memperoleh prioritas. Bagaimana teknologi digital, big data analityc, artificial intellegence bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang," lanjut kepala negara.
Ia berpesan agar inovasi dan digitalisasi dalam revolusi teknologi jilid keempat bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi dan pengembangan kewirausahaan di berbagai sektor.
"Untuk itu, kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Kita harus punya waktu, energi dan keberanian untuk melakukan perubahan. Kita harus terus menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan iptek," tegasnya.
Dengan nama besar, kemampuan dan jaringan yang sangat kuat ia meyakini Universitas Pajdjajaran mempunyai potensi luar biasa untuk memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Unpad harus mampu melakukan inovasi pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berkontribusi untuk indonesia maju," tandasnya. (OL-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved