Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah memutuskan menyalurkan subsidi gaji kepada 2,5 juta pekerja. Subsidi disalurkan melalui empat bank BUMN yang tergabung dalam himpunan bank negara (Himbara).
"Proses penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam Himbara dan akan ditransfer ke masing-masing rekening pekerja atau buruh," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (27/8), 27 Agustus 2020.
Rinciannya, 700 ribu penerima diberikan melalui Bank Mandiri, 900 ribu melalui Bank BNI, 600 ribu melalui Bank BRI, dan 200 ribu melalui Bank BTN.
Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan.
Baca juga: Data Penerima Bantuan Subsidi Gaji Terkumpul 13,8 Juta
"Mereka akan menerima bantuan selama empat bulan dengan total Rp2,4 juta dan dicairkan dalam dua tahap pencairan masing-masing sebesar Rp1,2 juta," jelas Ida.
Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan baru mengumpulkan 13,8 juta dari total 15,7 juta data penerima. Sedangkan data yang sudah divalidasi dan diverifikasi baru sekitar 10,8 juta.
Data yang divalidasi sesuai dengan kriteria Permenaker Nomor 14 tahun 2020 tentang Program Bantuan Subsidi Upah Atau Gaji. Syaratnya, pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi hanya Warga Negara Indonesia.
"Ini harus dibuktikan dengan nomor induk kependudukan," tambah Ida.
Selanjutnya, warga harus terdaftar sebagai peserta BPJS aktif sampai Juni 2020. Peserta yang membayar iuran dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta.
"Lalu, pekerja atau buruh penerima upah harus memiliki rekening bank yang aktif," kata dia. (OL-1)
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved