Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 9 dari 10 responden dari survei yang dilakukan Klinik Misinformasi terpapar berita bohong dan menyesatkan. Temuan ini merupakan hasil uji keterpaparan lebih dari 5.000 responden terhadap misinformasi yang beredar selama pandemi.
Adapun responden dari kuis edukatif ini secara umum menggambarkan para pengguna media sosial di Indonesia dari berbagai kategori usia, tingkat pendidikan, dan dan geografis.
Klinik Misinformasi adalah sebuah kampanye kolaboratif yang didukung oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jaringan Gusdurian, dan beberapa organisasi nirlaba lainnya. Gerakan ini bertujuan untuk memberantas berita bohong terkait Covid-19.
Temuan tersebut dibahas dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Refleksi Infodemi di Masa Pandemi’ di Jakarta, Rabu (26/8). Diskusi diinisiasi sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil yang bergerak bersama dalam menghadapi infodemi (infodemic) di Indonesia.
Infodemi adalah tumpah ruahnya beragam informasi yang kebanyakan di antaranya tidak benar atau tidak dapat diverifikasi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mensejajarkan bahaya infodemi dengan pandemi karena informasi yang salah dan tidak akurat akan berpengaruh besar pada kesehatan dan pengambilan keputusan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Bentang Febrylian, pemeriksa fakta dari Mafindo, mengungkapkan, “informasi yang menyesatkan telah menjadi bagian dari dinamika bermedia-sosial, dan temuan bahwa 90% responden dari data Klinik Misinformasi telah terpapar infodemi mengkonfirmasi tingkat keterpaparan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap misinformasi.”
Selama pandemi, menurut Bentang, Mafindo menemukan lebih dari 500 hoaks terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat. “Maka dari itu dibutuhkan keseriusan dari pemerintah, elemen masyarakat, dan media massa untuk bersama meredam infodemi. Tentunya hal tersebut juga harus diikuti oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya berfikir kritis,” jelasnya.
Temuan lain dari responden yang dihimpun Klinik Misinformasi, dalam segi usia, tingkat keterpaparan paling tinggi terjadi pada kelompok usia di atas 54 tahun, dengan jumlah responden yang terpapar misinformasi mencapai 100%. Kategori usia yang terpapar sangat tinggi lainnya adalah pengguna media sosial di rentang usia 0-17 tahun dimana tingkat keterpaparan mencapai 94%.
Sementara itu, dr. Jaka Pradipta,Sp.P mengatakan,“Hoaks yang beredar di masyarakat menyasar pada isu pencegahan dan pengobatan Covid-19.”
“Membaca dan mendengar berita yang tidak terklasifikasi bisa menyebabkan seseorang keliru dalam mengambil tindakan pencegahan, sehingga membahayakan kesehatan dirinya dan orang lain, atau bahkan terlambat mendapatkan penanganan medis,” ujarnya.
“Jadi, masyarakat perlu sangat waspada dengan berita seperti klaim penemuan obat dan pencegahan Covid-19 yang tidak didukung dengan bukti ilmiah,” tegas dr.Jaka.
Untuk mengajak masyarakat waspada dan mengambil peran dalam mencegah penyebaran misinformasi Covid-19 di media sosial dan aplikasi pesan instan, Klinik Misinformasi melakukan berbagai kampanye dan edukasi bersama mitra.
Yosi Mokalu, artis dan penggiat Gerakan Siberkreasi, mengatakan,”Untuk mengurangi penyebaran hoaks di sosial media dan platform mainstream, dibutuhkan sikap kritis terdapat informasi apapun yang didapatkan.”
“Kita perlu mempertanyakan validitas informasi tersebut sehingga dapat mencegah penyebarannya. Mari kita sadari bahaya penyebaran infodemi dan berkontribusi dengan menjadi ‘polisi’ di grup WhatsApp atau bahkan bersuara di media sosial kita dengan turut menyebarkan konten positif,” ujar Yosi. (RO/OL-09)
Anak di bawah usia 16 tahun tetap dapat berkarya di media sosial, namun sebaiknya menggunakan akun milik orang tua, bukan akun pribadi.
Perlindungan ruang digital memerlukan langkah komprehensif yang mencakup edukasi publik dan penguatan kapasitas pengguna dalam memahami risiko siber.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
Pendekatan yang terlalu keras atau sepihak untuk membatasi penggunaan medsos justru berisiko membuat anak memberontak.
Paparan media sosial yang terlalu dini berisiko mengganggu regulasi emosi, pembentukan identitas diri, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial nyata.
Pembatasan yang tepat, bukan larangan total, dapat mengurangi risiko overstimulasi akibat konten instan, kecemasan sosial karena sering membandingkan diri serta paparan bahaya.
Meski pengetahuan tinggi, sikap menghindari orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) juga sangat tinggi.
AKADEMISI Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Firdaus Syam, mengatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi jadi matahari baru dalam Pilpres 2029.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved